Akui Melanggar, Shopee dan Shopee Express Terima Poin-poin Perubahan Perilaku dari KPPU
Terbaru

Akui Melanggar, Shopee dan Shopee Express Terima Poin-poin Perubahan Perilaku dari KPPU

Kedua Terlapor mengakui dugaan pelanggaran yang diuraikan dalam LDP, dan akan dituangkan dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang akan ditandatangani kedua Terlapor dalam sidang selanjutnya.

Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
KPPU kembali menggelar sidang perkara PT Shopee International Indonesia (Shopee) dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express), Selasa (25/6). Foto: Istimewa
KPPU kembali menggelar sidang perkara PT Shopee International Indonesia (Shopee) dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express), Selasa (25/6). Foto: Istimewa

PT Shopee International Indonesia (Shopee) dan PT Nusantara Ekspres Kilat (Shopee Express) sebagai Terlapor I dan Terlapor II mengakui telah melanggar UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli). Keduanya melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a terkait layanan jasa pengiriman (kurir) di platform Shopee.

Setelah pengajuan perubahan perilaku diterima oleh KPPU, Shopee dan Shopee Express pun enyetujui berbagai poin perubahan perilaku yang ditetapkan Majelis KPPU dalam sidang yang diselenggarakan di Kantor KPPU, Selasa (25/6).

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Aru Armando, dengan Anggota Majelis Gopprera Panggabean dan Budi Joyo Santoso, dan dihadiri oleh para Terlapor beserta kuasa hukumnya. Pengakuan tersebut akan dituangkan pada Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang akan ditandatangani kedua Terlapor pada sidang selanjutnya.

Baca Juga:

Sebelumnya, Shopee mengajukan Perubahan Perilaku pada tanggal 20 Juni 2024, dan disetujui oleh Majelis Komisi dengan membacakan poin-poin Pakta Integritas Perubahan Perilaku serta syarat dan kewajiban perubahan perilaku pada masing-masing Terlapor. 

Poin-poin dalam Pakta yang disampaikan Majelis Komisi tersebut pada prinsipnya memuat bahwa masing-masing Terlapor menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan Investigator dan mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam LDP, serta mengajukan permohonan kesempatan Perubahan Perilaku perkara a quo dengan syarat dan kewajiban. Pada sidang, kedua Terlapor menerima poin-poin Pakta tersebut, termasuk mengakui dugaan pelanggaran yang diuraikan dalam LDP.

"Majelis Komisi akan melanjutkan persidangan berikutnya dengan agenda Penandatanganan Pakta Integritas pada tanggal 2 Juli 2024," kata Kabiro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam pernyataan tertulis. 

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info