Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam pasal 3 UU Arbitrase ditegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pasal 11 undang-undang tersebut menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang dimuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri (PN).

Ketentuan tersebut tidak dapat diartikan lain kecuali bahwa persengketaan perdata yang timbul di bawah perjanjian yang mengandung klausul arbitrase hanya dapat diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase dan bahwa PN yang menerima permohonan untuk pemeriksaan perkara wajib menolak atau menyatakan tidak berwenang. Adalah menarik untuk mengkaji mengapa terdapat hakim yang menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara pada perjanjian yang tunduk pada klausul arbitrase.
Perbedaan dan Waktu Perjanjian Arbitrase
Terdapat perbedaan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase dan kapan perjanjian arbitrase berakhir. Kecuali dinyatakan lain atau dibatasi dalam klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam perjanjian atau disepakati kemudian oleh para pihak, semua perbedaan yang mengakibatkan timbulnya suatu sengketa dengan segala akibatnya akan diperiksa dan diputus melalui forum arbitrase.
Penyimpangan masih terdapat walaupun sudah jarang terlihat, terutama di industri asuransi kerugian (asuransi) khususnya, yang Penulis duga lebih sebagai akibat ketidaktahuan atas akibat yang dapat ditimbulkannya, lemahnya quality control pada bagian underwriting atau sebagai akibat tindakan copy paste penanggung sebagai penerbit polis dari polis yang berasal dari luar negeri.
Dalam klausul khusus tersebut, penyelesaian sengketa tentang penyebab klaim akan diperiksa oleh forum arbitrase sedangkan mengenai jumlah klaim (quantum) tidak diatur sehingga harus diselesaikan melalui PN. Akibatnya, terdapat dua jenis peradilan untuk satu perkara, yang akan menimbulkan beban biaya yang besar dan waktu yang panjang yang akan merugikan semua pihak. Sekiranya Tertanggung memahami konsekuensi dari ketentuan tersebut, tentu mereka akan menolak dari semula namun Tertanggung yang umumnya awam tentang ketentuan perjanjian asuransi tidak akan menyadarinya sampai terjadi persengketaan.
Pasal 10 UU Arbitrase menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh meninggalnya salah satu pihak, bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok, bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase. Bahkan Pasal 10 huruf h UU Arbitrase menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.
Dengan demikian, jelaslah bahwa setiap perbedaan, kecuali yang disepakati secara tertulis untuk dikecualikan, termasuk tentang keabsahan atau batal tidaknya termasuk permohonan pembatalan suatu perjanjian, tidak dapat diputuskan sepihak dan forum arbitrase menjadi satu-satunya forum yang berhak memeriksa dan memutusnya. Akibatnya, adalah sangat janggal jika hakim menerima dan memeriksa permohonan di PN, misalnya, tentang pembatalan perjanjian pada perjanjian yang mengandung klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Apa yang melandasinya jika terjadi demikian?
















