Baca juga:
Generasi pertama orang-orang berpendidikan hukum bukan hanya mendapatkan bahasa Belanda, tetapi juga bahasa Latin. Hingga kini pun masih ada beberapa istilah hukum di Indonesia yang jika ditelusuri berasal dari bahasa Latin, contohnya adalah kata korupsi yang berasal dari corruption dalam bahasa Latin (artinya: merusak, memerosotkan). Dalam konteks ini, komunitas hukum bisa membaca buku sederhana Istilah Hukum Latin Indonesia yang dialihbahasakan Saleh Adiwinata dari karya Mr HRW Gokkel dan Mr N van der Wal (1971). Buku ini berisi 2388 istilah pilihan dari bahasa Latin. Actio pauliana, misalnya, yang sampai sekarang masih dikenal dalam hukum perdata/kepailitan.
Kini, ada lebih dari 40 buku referensi berupa kamus, thesaurus, dan ensiklopedia hukum yang ditulis oleh akademisi dan praktisi Indonesia, atau pernah ditulis oleh orang asing dan kemudian diterjemahkan orang Indonesia karena dianggap penting. Ada kamus yang bersifat umum, ada yang khusus; ada yang lebih menekankan penafsiran istilah Belanda, ada juga yang menitikberatkan pada bahasa Inggris. Lalu, ada yang disusun oleh penulis tertentu ada pula yang disusun oleh perusahaan penerbit. Yang disebut terakhir adalah Kamus Hukum terbitan Citra Umbara Bandung, yang sudah dicetak hingga delapan kali (2016).
Daftar tersebut belum memasukkan Kamus Hukum dan Yurisprudensi yang ditulis HM Fauzan dan Baharuddin Siagian, buku-buku kamus istilah yang diterbitkan Tim Redaksi Tata Nusa, buku Ensiklopedia Perundang-Undangan yang ditulis Mas Soebagio, dan Sriro’s Desk Referecnce on Indonesian Law yang ditulis Andrew Sriro. Jika dilacak lebih jauh sebenarnya masih bisa ditemukan kamus lain meskipun mendapatkan dokumennya sudah tidak mudah. Misalnya, Kamus Hukum Dagang karya M. Isa Arief, dan Ensiklopedia Hukum karya AW Salayan.
Apapun jenisnya, menurut Rocky Marbun, kamus hukum pada dasarnya memuat istilah yang bisa memberikan pemahaman kepada siapapun, mulai dari komunitas hukum hingga masyarakat awam. Sebab, dalam ‘obrolan warung kopi’ pun istilah hukum sudah sering dipergunakan. Bahkan acapkali digunakan untuk konteks yang salah. “Kamus hukum memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang arti dan maksud suatu istilah hukum,” ujarnya kepada hukumonline beberapa waktu lalu.
Dosen Universitas Jayabaya Jakarta ini termasuk akademisi yang menghasilkan kamus hukum. Bersama tiga orang koleganya, Rocky Marbun menyusun Kamus Hukum Lengkap, Mencakup Istilah Hukum dan Perundang-Undangan Terbaru. Meskipun menggunakan kata ‘lengkap, Marbun menyadari bahwa kamus semacam itu harus terus diperbarui mengingat perkembangan hukum demikian cepat sehingga memunculkan istilah-istilah baru.
Dari penerbit Sinar Harapan Jakarta, ada dua kamus hukum yang sering dikutip. Ada Kamus Aneka Istilah Hukum karya CST Kansil dan Christina ST Kansil (2000), dan Kamus Hukum Indonesia karya BN Marbun, seorang yang lama bergelut di bidang politik dan pernah menjadi anggota Komnas HAM. Kansil dan Marbun merujuk pada kamus hukum yang terbit terdahulu seperti karya Subekti & Tjitrosudibio, dan Simorangkir dkk.
Pada 1950-an, mahasiswa hukum di Belanda dan Indonesia banyak menggunakan Fockema Andreae’s Rechtsgeleerd Handwoordenboek yang disusun Mr. N.E Algra dan Mr HRW Gokkel. Kamus ini pada waktu itu dianggap sebagai ‘injilnya’ seorang sarjana hukum di Belanda. Mengingat pentingnya kamus ini, ada upaya untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun tidak mudah, akhirnya penerjemahan dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran Bandung (1979-1982), Saleh Adiwinata. Saleh dibantu oleh A. Teloeki dan H. Boerhanoeddin. Setelah diterjemahkan, jadilah buku Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia yang diterbitkan Binacipta, Bandung.