Prinsip ketenagakerjaan inklusif penting untuk diterapkan di tempat kerja. Sebagai upaya menerapkan prinsip itu, Apindo bersama sejumlah pihak menginisiasi terbitnya buku Panduan Kesetaraan dan Inklusivitas di Tempat Kerja. Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani mengingatkan prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan menghormati HAM tercantum dalam sejumlah regulasi antara lain UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Misalnya, Pasal 5 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6 UU Ketenagakerjaan menjelaskan setiap buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
Bagian Keempat UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur sejumlah pasal terkait ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas. Misalnya, Pasal 53 ayat (1) UU No.8 Tahun 2016 memandatkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pasal 53 ayat (2) menyebut perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerja.
Namun menurut Hariyadi, persoalan yang dihadapi dunia usaha dalam melaksanakan prinsip ini salah satunya karena tidak mengetahui bagaimana implementasinya. Karena itu, buku panduan ini penting agar pengusaha tidak perlu memulai dari nol untuk melaksanakan prinsip kesetaraan dan inklusivitas di tempat kerja ini, tapi bisa memulai dengan apa yang sudah ada di perusahaan. Misalnya, merekrut penyandang disabilitas yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
“Tidak mudah bagi dunia usaha untuk menjalankan ini karena dituntut harus kompetitif dan produktif. Maka dari itu para pengusaha harus saling bergandengan tangan mewujudkan ini,” kata Hariyadi dalam acara peluncuran buku Panduan Kesetaraan dan Inklusifitas di Tempat Kerja, Selasa (29/9/2020). (Baca Juga: Melihat Dampak Pandemi Covid-19 dalam Hubungan Kerja)
Penulis buku sekaligus perwakilan manajemen PT Dayalima Abisatya, Dadan Sukma, menjelaskan penyusunan buku ini melibatkan banyak pihak mulai dari Apindo, perwakilan buruh, pemerintah, ahli dan organisasi pemerhati penyandang disabilitas. Buku panduan ini dibuat sederhana dan praktis agar mudah dipahami dan dijalankan.
Dadan membeberkan pengalaman di perusahaan tempatnya bekerja dalam menjalankan prinsip kesetaraan dan inklusivitas yakni dengan memulai dari apa yang sudah dimiliki perusahaan, dan membuat perencanaan. “Perubahan bisa dimulai dari apa yang kita punya, pengalaman kami seperti itu sampai akhirnya kami mampu mempekerjakan penyandang disabilitas,” ujarnya.
Soal kesetaraan gender, Dadan menyebut perusahaannya menerapkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, misalnya dalam memberikan kompensasi dan menyediakan akomodasi yang layak untuk pekerja yang hamil atau menyusui. Perusahaan tidak mempersoalkan gender, yang penting kemampuan dan kapabilitas pekerja yang bersangkutan.
Hal serupa disampaikan penulis buku sekaligus perwakilan manajemen PT Adis Dimension Footwear, Intan Permata Hati, yang menjelaskan perusahaannya tidak membedakan gender karena sejak beroperasi tahun 1989, perusahaan sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi.
Alhasil perusahaan manufaktur yang memproduksi alas kaki ini berhasi meraih berbagai penghargaan terkait kesetaraan gender dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tempat kerja. Bahkan tahun 2018 perusahaannya meraih sertifikasi global tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial. “Kami menjadi perusahaan pertama di Asia Tenggara yang mendapat sertifikasi ini,” ungkapnya.
Intan menjelaskan perusahaan tempatnya bekerja merekrut sebanyak 2,98 persen penyandang disabilitas. Intan merupakan salah satu penyandang disabilitas berjenis sensory disability. Menurutnya, keuntungan perusahaan yang menerapkan prinsip kesetaraan dan inklusivitas antara lain meningkatkan brand image perusahaan, kinerja, dan kreativitas tenaga kerja.
Menguntungkan perusahaan
Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad, menegaskan buku panduan ini penting, tak sekedar untuk melindungi penyandang disabilitas tapi juga perempuan. Semangat buku ini menempatkan buruh bukan alat produksi, tapi manusia. “Buruh dipandang sebagai aset, diberi peluang besar untuk berkontribusi terhadap perusahaan,” ujar Bahrul.
Menurut Bahrul, penerapan prinsip kesetaraan dan inklusivitas menguntungkan bagi perusahaan karena meningkatkan penjualan produk yang dihasilkan perusahaan. Dengan bekerja di perusahaan, penyandang disabilitas memiliki kemampuan ekonomi, sehingga punya daya beli. Pemerintah juga berkurang bebannya karena dengan kemampuan ekonomi penyandang disabilitas mampu membayar iuran jaminan sosial tanpa perlu bantuan pemerintah.
“Saya mengusulkan Menteri Ketenagakerjaan menuangkan buku panduan ini dalam bentuk Surat Edaran agar semua perusahaan menjalankan panduan ini. Sekaligus bisa digunakan sebagai acuan untuk menilai perusahaan terbaik,” usul pria yang disapa cak Fu ini.
Direktorat PTKDN Kementerian Ketenagakerjaan, Nora Kartika Setyaningrum, mengatakan selama ini pihaknya kerap menangani persoalan kekerasan, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Setiap tahun Kementerian Ketenagakerjaan memberikan penghargaan terhadap perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
Kementerian Ketenagakerjaan juga menjalin MoU dengan BUMN agar perusahaan pelat merah itu merekrut 2 persen penyandang disabilitas secara bertahap. MoU serupa juga dijalin dengan Kementerian BUMN. “Kami juga sedang merevisi Permenaker No.39 Tahun 2016 agar penempatan tenaga kerja lebih inklusif,” katanya.