Associate Professor Unsoed sebut JAKI sudah ‘on the Right Track’
Terbaru

Associate Professor Unsoed sebut JAKI sudah ‘on the Right Track’

Dengan mengedepankan nilai pelayanan dalam genggaman, berorientasi masayrakat, terintegrasi, dan one-stop-service, Ali Rokhman menilai JAKI sudah mengarah pada paradigma baru model pelayanan smart services.

Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit
Associate Professor in Digital Governance Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ali Rokhman. Foto: FKF
Associate Professor in Digital Governance Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Ali Rokhman. Foto: FKF

Jakarta Kini (JAKI) merupakan aplikasi yang secara resmi diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menyediakan akses terhadap informasi dan berbagai layanan masyarakat. Dengan JAKI, masyarakat dapat dimudahkan dalam memperoleh informasi resmi seputar Jakarta. Disamping juga dapat melaporkan masalah kota hingga mendapat berbagai layanan publik di Jakarta yang terintegrasi oleh JAKI.

“JAKI sudah mengarah ke paradigma baru (model pelayanan smart services), sudah mengarah pada prinsip itu. Pelayanannya dalam genggaman, berorientasi masyarakat, terintegrasi, dan one-stop-service sudah. Secara metodologi, paradigma itu sudah diterapkan di sini. Kalau kita nilai, JAKI itu sudah on the right track,” ujar Associate Professor in Digital GovernanceUniversitas Jenderal Soedirman (Unsoed) sekaligus mantan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto Ali Rokhman dalam pemaparan materinya pada Multi-stakeholder Dialogue #14 bertajuk “Masa Depan JAKI sebagai Aplikasi Super Jakarta”, Rabu (13/7/2022).

Meski menurut pandangannya JAKI telah berada pada track yang benar, tetap saja dijumpai kelemahan atau hambatan dalam perjalanannya, maka akan menjadi masalah yang tentu harus diatasi bersama-sama.

Baca Juga:

Secara teori, kata dia, peran birokrasi dalam pemerintahan modern menurut Michael G. Roskin terdapat 4 poin inti. Antara lain ialah administrasi, pelayanan, regulator, dan penyedia informasi. Dalam kaitannya dengan JAKI, telah mencakupi lingkup tersebut meski Ali masih menyimpan beberapa catatan.

Dari hasil pengamatannya, dalam hal administrasi telah terakomodir oleh JakEVO dan layanan kependudukan. Kemudian terkait pelayanan bisa dijumpai sejumlah layanan dalam JAKI beberapa diantaranya seperti JakAmbulans, JakRespons, JakWifi, dan iJakarta perpus yang ditandai olehnya.

“Saya tandai, (karena) harus beralih ke aplikasi pihak lain. Ini jadi catatan bagi kita, kalau harus beralih ke aplikasi lain berarti belum sepenuhnya menjadi super application. Apa lagi di kalangan muda hpnya sudah penuh diisi apa saja, kalau harus download satu aplikasi lagi itu sudah berat banget,” ungkapnya.

Layanan lainnya yang ditawarkan JAKI seperti pelayanan vaksinasi Covid-19, baginya sudah sangat luar biasa dioperasikan sebab telah mendulang banyak respons positif masyarakat yang merasa puas atas layanan tersebut. Kemudian juga terdapat JakSidasi, Jako, dan yang kini tengah dikembangkan JakOne Pay.

Pada sisi informasi, lanjutnya, sudah terdapat banyak sekali bagian dari JAKI yang membantu masyarakat dalam memperoleh info resmi. Beberapa diantaranya JakWarta, JakSiaga, JakEmisi, JakPangan, dan lain sebagainya. “(Tapi) sekali lagi, masih ada beberapa yang harus berpindah, download aplikasi lain.”

Dari keempat inti terkait peran birokrasi dalam pemerintahan modern yang disebutkan, Ali menggarisbawahi mengenai salah satu peran birokrasi adalah sebagai regulator. “Ini yang masih menjadi tanda tanya bagi saya, karena saya belum menemukan di sini yang kaitannya regulasi. Proses bagaimana pemerintah menyusun kebijakan, bagaimana warga negara itu ikut terlibat dalam menyalurkan aspirasi. Ini barangkali menjadi peluang bagi pengembangan JAKI selanjutnya,” saran dia.

Sebagai aplikasi kolaboratif antara pemerintah dan warga Jakarta, terlihat sudah banyak vendor asing yang bergabung lakukan kerja sama dengan JAKI. Atas kolaborasi yang terjalin itu, Ali menegaskan perlunya hubungan kolaborasi yang dibangun saling menguntungkan antara pihak pemerintah Jakarta dengan vendor yang bergabung.

“Dengan adanya aplikasi itu (JAKI) yang perlu dipersiapkan adalah persiapan di back office. SDM jelas dipersiapkan, infrastruktur, kemudian harus ada perubahaan pola bisnis ini kaitannya nanti dengan reformasi birokrasi, urusan yang ada dalam layanan pemerintah harus berubah, kewenangan berubah. Jadi ‘dibelakangnya’ itu perlu ada semacam perubahan juga, bukan hanya sekedar menyediakan aplikasi. Karena harus disiapkan semua aturan-aturannya, termasuk penganggarannya.”

Tags:

Berita Terkait