Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat atau PP 55/2025 resmi berlaku per 3 Januari 2026 lalu.
Bagian Penjelasan Umum PP 55/2025 menerangkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (3) UUD 1945.
Terkait penerapan hukum adat lebih lanjut, Pasal 2 ayat (3) KUHP Nasional atau UU 1/2023 mengatur ketentuan bahwa tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dalam peraturan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, PP 55/2025 ini dibentuk untuk mengatur aturan pelaksana hukum adat sebagai berikut.
Kriteria Hukum Adat dan Tindak Pidana Adat
Suatu nilai atau hukum dalam masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai hukum adat haruslah memenuhi dua kriteria, yakni:
- sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum yang diakui masyarakat; dan
- diakui juga dilaksanakan oleh masyarakat hukum setempat.
Lebih lanjut, suatu tindak pidana adat yang terdapat pada hukum adat haruslah memenuhi empat kriteria berikut.
- Bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat.
- Tidak diatur dalam KUHP.
- Berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di wilayah hukum adat tersebut.
Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP 55/2025, ketentuan mengenai jenis tindak pidana adat yang memenuhi kriteria diatur dengan peraturan daerah.
Penetapan Tindak Pidana Adat dalam Peraturan Daerah
Untuk dapat diatur dalam peraturan daerah, suatu tindak pidana adat perlu diusulkan terlebih dahulu. Usulan ini dapat disampaikan oleh pemerintah daerah, DPRD, atau masyarakat hukum adat itu sendiri (melalui pemerintah daerah dan/atau DPRD).
Setelah usulan diterima, nantinya pemerintah daerah atau DPRD akan melakukan penelitian yang melibatkan berbagai pihak, yakni anggota masyarakat hukum adat tersebut, peneliti, dan organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap masyarakat hukum adat. Penelitian tersebut akan memuat kajian yang melatarbelakangi apakah usulan tindak pidana tersebut dapat diterima atau ditolak.
Apabila diterima, pemerintah daerah atau DPRD akan menindaklanjutinya dengan membentuk peraturan daerah. Kemudian, jika usulan ditolak, pemerintah daerah atau DPRD akan mengembalikan usulan tersebut kepada pengusul disertai dengan penjelasan.
Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Adat
Penyelesaian suatu tindak pidana adat akan dikenakan sanksi pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana termuat dalam peraturan daerah mengenai tindak pidana adat. Adapun pemenuhan kewajiban adat setempat untuk perseorangan dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II dalam KUHP (maksimal Rp10 juta).
Lebih lanjut, penanganan tindak pidana adat ini akan dilakukan oleh lembaga adat bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui musyawarah yang melibatkan korban, seluruh terduga pelaku tindak pidana adat, dan masyarakat hukum adat setempat.
Hasil musyawarah tersebut dapat mendapatkan penetapan pengadilan tanpa dikenakan biaya. Kemudian, apabila hasil putusan tidak dilakukan, tindak pidana adat diselesaikan berdasarkan hukum acara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
