Badan legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Peraturan DPR tentang Rencana Strategis (Renstra) DPR 2025-2029 dibawa dalam rapat paripurna untuk disahkan. Kesepakatan itu dicapai setelah mendengarkan pendapat mini fraksi yang secara bulat menerima rancangan Peraturan DPR ini untuk diproses ke tahap selanjutnya.
Ketua Baleg, Bob Hasan mengatakan dalam rapat pleno Baleg telah meminta persetujuan seluruh anggota yang hadir apakah hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Renstra DPR Ri 2025-2029 dapat diproses lebih lanjut.
“Apakah hasil pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Renstra DPR 2025-2029 dapat diproses lebih lanjut, setuju?,” tanya politisi Partai Gerakan Indonesia Raya itu disambut setuju seluruh anggota Baleg DPR dalam rapat pleno, Senin (7/7/2025).
Dalam kesempatan, Ketua Panitia Kerja (Panja), Sturman Panjaitan menjelaskan Baleg membentuk panja pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Rencana Strategis DPR 2025-2029. Panja Baleg telah melakukan pembahasan secara intensif dan mendalam Rancangan peraturan DPR tentang Rencana Strategis DPR 2025-2029 beserta lampirannya pada tanggal 4 dan 7 Juli 2025 di ruang rapat Baleg.
Baca juga:
- Begini Pendapat Prof Jimly Soal Putusan MK Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
- Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah Munculkan 'Deadlock' Konstitusi
Ada sejumlah hal pokok yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Rencana Strategis DPR 2025-2029 ini dan kemudian disepakati untuk disempurnakan dalam rapat panja meliputi. Pertama, aspek substansi terdapat 22 materi antara lain menghapus konsideran mengingat angka 1 UUD 1945.
Kemudian, transformasi Indonesia yang semula 5 bidang disesuaikan menjadi 8 bidang seperti amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kemudian pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, kesinambungan pembangunan.
