Bea dan Cukai dalam Perdagangan
Terbaru

Bea dan Cukai dalam Perdagangan

Bea dan cukai tidak bisa dijadikan satu kata dan satu arti, karena perbedaannya lebih kepada subjek pemungutan pajak.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Bea dan cukai merupakan istilah yang ada dalam perdagangan khususnya dalam urusan ekspor atau impor barang yang mengatur tentang kepabeanan. Bea merupakan tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai merupakan pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam UU No.39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Ada dua jenis bea yang berlaku, yaitu bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan yang diambil pada barang-barang dari luar yang masuk ke Indonesia atau barang impor.

Sedangkan, bea keluar adalah pungutan yang diambil pada barang-barang dari Indonesia menuju ke luar atau barang ekspor. Pungutan bea ini berlaku untuk semua jenis barang terkait dengan ekspor dan impor.

Baca Juga:

Sejatinya, bea dan cukai tidak bisa dijadikan satu kata dan satu arti. Karena perbedaannya lebih kepada subjek pemungutan pajak. Bea merupakan pungutan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor sedangkan cukai merupakan pungutan untuk barang yang punya ciri khas tertentu.

Jenis barang yang biasanya dikenakan cukai adalah:

1.  Minuman mengandung etil alkohol atau konsentrat yang mengandung etil.

2.  Etil alkohol atau etanol.

3. Produk hasil pengolahan tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok, daun tembakau iris, dan hasil pengolahan lainnya.

Besaran pungutan cukai sudah ditentukan oleh pemerintah dan produsen, sehingga barang kena cukai harus mengikuti aturan tersebut yang sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2007. Hal inilah yang menjadikan pengertian bea dan cukai berbeda.

Adapun fungsi bea cukai di antaranya:

a.Berfungsi untuk meningkatkan industri dalam negeri melalui penerapan bidang kepabeanan dan cukai

b. Berfungsi mewujudkan investasi yang konduktif, dengan cara memperlancar logistik ekspor dan impor serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal.

c. Berfungsi melindungi masyarakat, serta melakukan pencegahan terkait masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang mungkin berdampak negatif dan berbahaya.

d. Berfungsi membatasi dan mengawasi peredaran dan konsumsi datangnya barang tertentu yang bersifat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

e. Berfungsi mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

f.  Berfungsi untuk mengawasi terjadinya kegiatan ekspor dan impor secara efektif dan efisien melalui sistem manajemen risiko yang handal serta melakukan penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat.

Kemudian peran bea dan cukai dalam menjalankan tugas dan fungsinya terbagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor ekspor dan sektor impor. Kedua sektor ini dilandasi dengan kebijakan UU dan dasar hukumnya.

Dalam bidang ekspor, Ditjen Bea dan Cukai berpatokan pada dasar hukum berikut:

1.  UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2.PMK No.13/PMK/010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

3. Peraturan Ditjen Bea dan Cukai No.PER-32/BC/2014 Jo. PER-29/BC/2016 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Kemudian dalam bidang impor, Ditjen Bea dan Cukai juga berfokus pada penyusunan dan pengaturan impor demi mewujudkan iklim usaha yang bersifat kondusif. Upaya ini dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri.

Dasar hukum yang melandasi kinerja Ditjen Bea dan Cukai dalam hal ini yaitu:

1.Keputusan Menteri Keuangan No.KEP-1418/KM.4/2018 tentang Daftar Barang yang Dibatasi Untuk Diimpor

2. Peraturan Ditjen Bea dan Cukai No. PER-5/BC/2018 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai Keperluan Industri Kecil dan Menengah.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info