Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Beleid itu yang diteken Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2022 ini mengatur 10 pasal soal jenis dan tarif PNBP di Kementerian ESDM. PP ini sebagai aturan pelaksana dari UU No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Terbitnya PP 26/2022 sekaligus mencabut aturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama yakni PP 81/2019. Dalam PP 26/2022 mengatur jenis PNBP yang berlaku di Kementerian ESDM berasal dari penerimaan pemanfaatan sumber daya alam; pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral; penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; denda administratif; serta penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral.
Sementara jenis PNPB memiliki jenis dan tarif termaktub dalam lampiran PP 26/2022 yang menjadi bagian tak terpisahkan. Sementara jenis PNBP yang berasal dari selain penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi meliputi banyak rupa. Pertama, bagian pemerintah pusat sebesar 4 persen dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk mineral logam dan batubara.
Kedua, jasa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain. Ketiga, bonus tanda tangan (signafure bonus) yang menjadi kewajiban kontraktor minyak dan gas bumi. Keempat, kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk mineral logam dan batubara. Kelima, biaya sanggah dalam rangka melakukan sanggahan banding pelelangan wilayah kerja panas bumi.
Keenam, jasa penyelenggaraan pelatihan energi dan sumber daya mineral sesuai kebutuhan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja sama pelatihan energi dan sumber daya mineral. Ketujuh, jasa penyelenggaraan pelatihan bidang tambang bawah tanah sesuai kebutuhan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja sama pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral. Kedelapan, jasa penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan III/pelatihan kepemimpinan administrator metode tatap muka.
Kesembilan, jasa penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan IV/pelatihan kepemimpinan pengawas metode tatap muka. Kesepuluh, jasa penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II dan golongan III metode tatap muka. Kesebelas, jasa penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II dan golongan III metode blended learning maupun distance learning.
Kedua belas, kewajiban finansial atas pengakhiran kontrak kerja sama (terminasi) senilai sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan dan tidak diajukan pengalihannya ke wilayah terbuka; sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan dan sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan dimaksud tidak mendapatkan persetujuan untuk dialihkan ke wilayah terbuka; atau sisa nilai komitmen pasti yang tidak dilaksanakan sesuai persetujuan pengalihan ke wilayah terbuka.