Begini Dampak Problem Implementasi Coretax Terhadap Profesi Advokat Bidang Pajak
Utama

Begini Dampak Problem Implementasi Coretax Terhadap Profesi Advokat Bidang Pajak

Sedianya dapat membantu, namun dengan bermasalahnya sistem coretax malah menghambat kinerja kantor hukum dalam melakukan kegiatan dengan klien.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), Joyada Siallagan (kanan). Foto: Istimewa
Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), Joyada Siallagan (kanan). Foto: Istimewa

Sistem administrasi pajak terintegrasi Core System of Tax Administration (Coretax) menuai kritik dan keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha. Rupanya gangguan sistem yang berujung tidak berfungsi melayani administrasi pajak se-Indonesia. 

Padahal, pemerintah mewajibkan penggunaan Coretax untuk proses seluruh administrasi pajak per Januari 2025. Terlepas dari kondisi tersebut, kehadiran Coretax ternyata berdampak terhadap profesi advokat di bidang pajak. 

Presiden Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), Joyada Siallagan mengakui Coretax dapat mengurangi porsi pekerjaan advokat di bidang pajak. Tapi sepanjang sistem dari Coretax berjalan optimal. Dengan begitu fungsi anggota IKHAPI bakal terpangkas.

Namun menurut Joyada pekerjaan advokat di bidang pajak tidak lagi pada ranah administratif dan bergeser ke permasalahan substantif. Dia menerangkan permasalahan hukum bukan hanya perhitungan pembayarannya saja. Tapi juga berhubungan pada penafsiran berbagai peraturan yang sering terjadi antara wajib pajak dan fiskus.

”Sengketa pajak bukan hanya perhitung pajak tapi lebih mengarah bagaimana cara seni untuk menginterpretasi aturan-aturan pajak yang berlaku dan perbedaan-perbedaan pendapat antara wajib pajak dan fiskus dalam menterjemahkan aturan pajak, tersebut,” ujarnya kepada Hukumonline, Jumat (17/1/2025).

Baca juga:

Di tengah gangguan sistem saat ini, justru kondisi ini menjadi potensi bagi anggota IKHAPI semakin hadir membantu klien. Joyada mafhum kendala sistem perpajakan berpotensi terhadap kerugian secara bisnis di sektor pajak. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info