Terhitung 1 Januari 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan sistem Coretax dalam urusan administrasi perpajakan. Coretax merupakan platform perpajakan digital yang mengintegrasikan urusan administrasi perpajakan dalam satu dashboard sehingga memudahkan WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan.
Dikutip dari laman resmi DJP, Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan.
Peraturan Presiden ini mengatur banyak hal terkait PSIAP, termasuk proses tender dalam pembangunan Coretax sekaligus menjadi dasar hukum pembangunan sistem Coretax yang dilaksanakan DJP.
Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Adapun tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini.
Baca Juga:
- Implementasi Coretax Bermasalah, APINDO: Pelaku Usaha Perlu Jaminan Aktivitas Bisnis
- Mantan Stafsus Sri Mulyani Minta DJP Evaluasi Keandalan Sistem Coretax dan Siapkan Rencana Cadangan
- Coretax Bermasalah, DJP Pastikan Tak Ada Sanksi atas Keterlambatan Penerbitan Faktur
Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.
Simulator Coretax pertama kali diluncurkan oleh DJP pada akhir September lalu. Peluncuran simulator ini bertujuan untuk memfasilitasi wajib pajak dalam memahami berbagai fitur coretax dengan lebih baik. Simulator coretax tersebut bersifat interaktif. Wajib pajak akan dikenalkan pada berbagai fitur dalam aplikasi coretax.
