Begini Substansi UU Keolahragaan yang Baru Disahkan
Utama

Begini Substansi UU Keolahragaan yang Baru Disahkan

Mulai pengaturan penguatan olahraga sebagai bagian Suistainable Development Goals, penyelesaian sengketa olahraga, hingga olahraga penyandang disabilitas

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 4 Menit
Suasana rapat paripurna saat persetujuan RUU menjadi UU di Gedung DPR. Foto: RES
Suasana rapat paripurna saat persetujuan RUU menjadi UU di Gedung DPR. Foto: RES

Setelah resmi disetujui menjadi UU, UU Keolahragaan bakal segera dituangkan dalam lembaran negara. UU Keolahragaan yang mengubah UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional itu setidaknya memuat banyak hal. Secara garis besar ada sejumlah materi muatan yang diatur dalam draf RUU.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Keolahragaan Dede Yusuf Macan Efendi mengatakan dalam pembahasan antara Panja DPR bersama pemerintah sempat berdebat panjang terhadap sejumlah isu dalam RUU ini. Strategi pembahasan yang digunakan dengan metode klaster isu krusial mayor dan minor. Setidaknya ada 14 isu krusial mayor dan 7 minor.

Namun, setelah dibahas dan disetujui di tingkat I, terdapat sejumlah norma perubahan RUU yang berdampak positif bagi dunia keolahragaan di Indonesia. Setidaknya, ada 10 poin penting yang diatur dalam draf RUU Keolahragaan. Pertama, penguatan olahraga sebagai bagian dari Suistainable Development Goals (SDGs).

RUU Keolahragaan ini menekankan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan nasional di bidang keolahragaan tak sekedar dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu, dan berjenjang. Tapi, berkelanjutan dan diarahkan agar tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat.

“Oleh karena itu, perubahan nomenklatur olahraga rekreasi menjadi olahraga masyarakat menjadi penanda untuk mewakili semangat dan perubahan tersebut,” ujar Dede Yusuf di ruang rapat paripurna Komplek Gedung Parlemen, Selasa (15/2/2022).

Kedua, penguatan olahragawan sebagai profesi, pengaturan mengenai kesejahteraan, dan penghargaannya. Menurutnya, penghargaan dalam bentuk pemberian kemudahan beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan dan kewarganegaraan, termasuk perlindungan jaminan sosial melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Ketiga, pendanaan. Menurutnya, RUU mengatur soal adanya dana perwalian keolahragaan melalui dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga non pemerintah sebagai wali amanat. Tujuan dana hibah tersebut diperuntukan bagi pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait