Dalam 5 tahun terakhir, statistik permintaan informasi yang diolah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus meningkat. Dari tahun 2017 dengan 610 permintaan hingga tahun 2019 terdapat 956 permintaan. Namun, sejak pandemi Covid-19 menerpa Indonesia pada tahun 2020, permintaan informasi sempat menurun dari tahun sebelumnya ke angka 630 permintaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kini kecenderungannya permintaan informasi PPATK kembali meningkat. Pada 2021 sudah tercatat adanya lonjakan permintaan informasi ke angka 696.
“Kalau kita perhatikan permintaan informasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, nampak ada konsistensi jumlah tema permintaan informasi. Seperti di tahun 2020 dan 2021 ada lima tema yang mendominasi yaitu berkaitan dengan korupsi, perpajakan, penipuan, fit and proper, dan narkotika,” ujar Plt. Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Aris Priatno, dalam diskusi Diseminasi Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Selasa (14/12/2021).
Dia menerangkan terbitnya Peraturan PPATK No. 15 Tahun 2021 itu lantaran ada kecenderungan permintaan informasi ke PPATK bakal terus mengalami kenaikan dan memudahkan pihak-pihak berkepentingan memperoleh informasi yang diinginkan secara efektif dan efisien.
Diseminasi Peraturan PPATK ini juga antara lain untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang; mengoptimalkan penerimaan negara melalui asset tracing dan asset recovery; serta mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme khususnya untuk pengangkatan pejabat strategis.
Dalam proses analisis pemberian informasi secara sederhana diawali dengan permintaan informasi yang masuk ke PPATK baik melalui GOAML maupun surat biasa. Selanjutnya, permintaan tersebut kemudian dilakukan verifikasi formal oleh Direktorat Kerja Sama dan Humas PPATK. Dalam prose ini, bila permintaan informasi tidak memenuhi kebutuhan formal yang disyaratkan, maka permintaan itu akan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.
“Dalam permintaan informasi, kami menyampaikan dua syarat yaitu syarat formal dan material untuk dipenuhi terlebih dahulu agar permintaan informasi itu dapat disampaikan ke PPATK,” kata Aris Priatno.
Syarat formal permintaan informasi ke PPATK diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis; Kapolri atau Kapolda; Kepala Divisi Hubungan Internasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (keperluan Mutual Legal Assistance/MLA); Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi; Pimpinan instansi lembaga komisi Komandan Pusat PM/Kepala Oditur Militer; Pimpinan, direktur, atau pejabat yang setingkat atau pimpinan satker atau kantor di lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan (PJK); Pimpinan lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan & tanggung jawab keuangan negara; Pimpinan dari lembaga lain yang terkait dengan pencegahan & pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain yang terkait TPPU.
Sedangkan syarat material permintaan informasi minimal mencantumkan dasar hukum kewenangan permintaan informasi; identitas lengkap orang perseorangan atau korporasi; nama PJK/PBJ/Jasa lain; jenis dokumen, rekening, atau rincian catatan yang lengkap mengenai pengguna jasa termasuk, namun tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara Pihak Pelapor dengan pengguna jasa; tujuan dan alasan permintaan informasi; periode atau waktu spesifik dari informasi yang diminta; kasus posisi kronologis perkara; hubungan informasi yang diminta dengan pencegahan & pemberantasan TPPU atau TP lain yang terkait TPPU; dan pernyataan menjaga kerahasiaan informasi & menggunakan informasi yang diterima sesuai dengan tujuan yang telah disetujui oleh PPATK.
Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, maka permintaan informasi akan diteruskan kepada jajaran analis pada Direktorat Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Untuk selanjutnya dilakukan pengayaan dan penajaman informasi melalui database informasi terkait. Seperti sumber informasi domestic agencies, FIU (Financial Intelligence Unit), bank, non-bank, atau instansi lainnya. Pada akhir proses, hasil analisis atau informasi transaksi keuangan (TK) disampaikan kepada para penyidik ataupun instansi pemerintah.
“Kami pun sudah menyediakan template permintaan informasi yang dapat dipergunakan, jadi cukup memasukan informasi yang hendak ditanyakan kepada PPATK. Surat permintaan informasi itu sendiri terdiri atas dua bagian yaitu badan surat dan lampiran. Tapi khusus permintaan informasi dalam rangka pengangkatan pejabat strategis, tidak diperlukan lampiran, jadi hanya berupa surat aja.”
Dia menjelaskan format standar surat permintaan informasi terdiri dari tiga bagian utama yakni para peminta informasi atau penandatangan surat; dasar hukum mengenai permintaan informasi tersebut; dan klasifikasi dari informasi yang sifatnya rahasia. Sebagai tambahan, juga dimintakan ada penjelasan akan pejabat yang ditunjuk sebagai LO (Liaison Officer) dalam rangka korespondensi permintaan informasi tersebut dengan pihak PPATK.
Selanjutnya, dalam lampiran surat diharapkan adanya pemaparan lebih detil klasifikasi informasi yang hendak disampaikan meliputi kronologi kasus; pasal UU yang dilanggar; dugaan transaksi yang mencurigakan; dan informasi yang diperlukan. Dan hanya terdapat dua bentuk permintaan informasi. Pertama, permintaan informasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kedua, adalah permintaan informasi dalam rangka pengangkatan jabatan yang bersifat strategis.
Untuk mempermudah pemahaman mengenai pihak peminta dan penerima informasi, permintaan informasi dibagi ke dalam lima kluster. Pertama, kluster instansi penegak hukum dan instansi-instansi yang oleh UU diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan TPA (tindak pidana asal). Kedua, kluster lembaga yang berwenang melakukan pengawasan penyedia jasa keuangan. Ketiga, kluster lembaga yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Keempat, lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU atau tindak pidana lain terkait TPPU. Kelima, FIU negara lain dalam rangka tukar menukar informasi.
Aris menambahkan terdapat aplikasi yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan informasi terhadap PPATK, "Permintaan informasi kami juga layani dengan memanfaatkan GOAML. Aplikasi ini merupakan aplikasi generic yang dikembangkan oleh UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). GOAML memfasilitasi kami dalam rangka mengumpulkan data, menganalisis, dan diseminasi kepada para stakeholder. Aplikasi ini juga digunakan dalam pemenuhan permintaan informasi kepada PPATK,” tutupnya.