Begini Upaya Komdigi Lindungi Masyarakat di Ruang Digital
Terbaru

Begini Upaya Komdigi Lindungi Masyarakat di Ruang Digital

Antara lain mengatur tata kelola perlindungan anak di ruang digital hingga memblokir 1,3 juta situs judi online.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana (kanan) dalam Indonesia Digital Forum 2025 di Hotel JW Marriott Jakarta, Kamis (15/5). Foto: HAN
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana (kanan) dalam Indonesia Digital Forum 2025 di Hotel JW Marriott Jakarta, Kamis (15/5). Foto: HAN

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki tiga langkah prioritas strategis dalam mendorong transformasi digital, yaitu penguatan infrastruktur digital, percepatan pengembangan sumber daya manusia dan literasi digital, serta pertumbuhan ekosistem layanan dan ekonomi digital.

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana, mengatakan semua langkah ini bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang tidak hanya produktif, tetapi juga aman bagi seluruh masyarakat.

“Yang tidak kalah penting dalam menciptakan ekosistem tersebut, kita tetap mempertahankan bagaimana perlindungan dan menciptakan ruang digital yang aman,” katanya dalam Indonesia Digital Forum 2025 di Hotel JW Marriott Jakarta, Kamis (15/5).

Baca Juga:

Dalam upaya perlindungan ruang digital, pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi penting. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola perlindungan anak di ruang digital.

Raden menegaskan bahwa pemerintah tidak berniat membatasi akses digital bagi anak-anak, namun lebih kepada menunda akses untuk perlindungan dan pertumbuhan yang sehat. Penundaan ini, menurutnya, mungkin berdampak pada angka pertumbuhan ekonomi digital, tetapi tidak berarti membatasi ruang digital anak-anak secara keseluruhan.

“Pemerintah tidak bermaksud membatasi akses anak-anak terhadap internet dan teknologi digital, melainkan menunda akses tersebut hingga usia yang tepat. Penundaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kesiapan dalam menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab,” bebernya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info