“Revisi KUHAP harus diutamakan sebelum UU terkait lainnya direvisi seperti UU Polri,” katanya dikonfirmasi, Rabu (2/10/2024).
Untuk menjamin penghormatan kebebasan berekspresi dan berpendapat, DPR harus berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Saat ini terdapat kondisi dimana ketentuan hukum dipakai untuk melakukan kriminalisasi terhadap sikap-sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
DPR berperan penting mencegah kriminalisasi itu dan menghentikan pembahasan RUU yang berpotensi merusak demokrasi seperti UU Penyiaran yang sebelumnya diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Keempat, menanggulangi over kriminalisasi hukum pidana dan penuh sesak penjara di Indonesia bisa dilakukan dengan merevisi beberapa UU seperti UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Beleid itu penyebab utama terjadinya over crowding rutan dan lapas di Indonesia. Periode 2023-2024, pemerintah dan DPR telah memulai pembahasan RUU Narkotika ini, tapi Februari 2023 pemerintah mencabut pembahasan karena draf sebelumnya tidak mengatasi masalah. Misalnya, tidak ada perbaikan pengaturan penguatan perlakukan bagi pengguna narkotika dengan menggunakan pendekatan kesehatan.
Erasmus mencatat Komisi III DPR periode lalu sudah menyerukan pentingnya sinergikan pendekatan kesehatan dan hukum dalam revisi UU Narkotika, dengan mendukung upaya dekriminalisasi pengguna narkotika. ICJR mengingatkan DPR periode 2024 - 2029 harus meneruskan komitmen tersebut, mengedepankan pendekatan kesehatan bagi pengguna narkotika.
Kelima, untuk menguatkan hak korban dalam peradilan pidana, dan menjamin perspektif gender dalam peradilan pidana, Erasmus mendorong revisi KUHAP menjamin pengaturan yang berperspektif gender. Misalnya penghindaran penahanan bagi perempuan hamil dan dengan beban pengasuhan, serta penguatan hak korban, termasuk memperkenalkan mekanisme dana bantuan korban dalam KUHAP. Keenam, menginisiasi RUU Bantuan Korban guna menjamin pengaturan mekanisme penyediaan jaminan penganggaran negara untuk bantuan korban tindak pidana.
Sebelumnya, anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 telah dilantik. Rapat paripurna juga telah memilih pimpinan DPR yakni Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai Ketua DPR. Wakil Ketua DPR secara berurutan yakni Adies Kadir dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra), Saan Mustopa dari fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
