Benahi Sektor Pidana, DPR Diminta Segera Bahas 6 RUU Ini
Terbaru

Benahi Sektor Pidana, DPR Diminta Segera Bahas 6 RUU Ini

Meliputi revisi KUHAP, RUU Advokat, UU KPK, RUU Perampasan Aset, RUU Narkotika dan RUU Bantuan Korban.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

Dalam pidato perdana sebagai Ketua DPR 2024-2029, Puan mengatakan fungsi konstitusional DPR melakukan intervensi terhadap kebijakan negara melalui politik hukum, anggaran, dan pembangunan untuk merespon tantangan. Alat Kelengkapan Dewan (AKD), komisi, dan badan di DPR punya tugas tertentu dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi. Agenda legislasi yakni DPR dan pemerintah membentuk UU yang mengatur kehidupan rakyat.

“DPR dan pemerintah dalam membentuk UU harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, sehingga memberi kemudahan urusan rakyat,” harapnya dalam sidang paripurna DPR, Selasa (1/10/2024) kemarin.

DPR menjadi lembaga yang disorot rakyat sehingga harus mawas diri dalam menjalankan jabatannya sebagai wakil rakyat. Anggota DPR dituntut punya rasa keadilan, peduli, empati dan simpati terhadap masalah yang dihadapi rakyat. “Kita dituntut dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, menempatkan diri dengan memperhatikan kepantasan sosial,” imbuhnya.

Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk dekat dengan rakyat, dipercaya dan dapat menyejahterakan rakyat. Sekaligus mengundang seluruh elemen masyarakat seperti jurnalis, pers, akademisi, NGO, ormas dan lainnya untuk memberi masukan, pandangan dan kritik terhadap kebijakan yang akan diambil.

“Di masa kepemimpinan ini kami gelorakan kerja bersama untuk mewujudkan DPR sebagai parlemen modern, terbuka, aspiratif dan berupaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya,” tutupnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info