Peran tersebut menurut Hariyadi sejalan dengan upaya menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non diskriminasi di dunia kerja. Terutama norma yang tercantum dalam UU No.13 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.
Mengacu data World Bank, Hariyadi menyebut disparitas gender dapat menyebabkan hilangnya pendapatan rata-rata 15 persen di negara-negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). “Ini menjadi urgensi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berupaya dalam mengurangi, bahkan menghapus ketimpangan gender,” kata Hariyadi dalam sambutannya di acara Diseminasi Panduan Asesmen Mandiri Penerapan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja, Senin (24/10/2022) lalu.
Hariyadi menegaskan organisasinya memiliki kewajiban untuk mendukung pencapaian tersebut, dimana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia masih 53 persen. Oleh karena itu jangan sampai sumber daya manusia menjadi tidak didayagunakan dan tidak produktif.
Dampak pandemi Covid-19 masih dikhawatirkan kalangan dunia usaha. Untuk mengantisipasi dampak resesi global terhadap dunia usaha DPN Apindo meminta pemerintah menerbitkan aturan no work no pay. Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPN APINDO, Anton J Supit, mengatakan resesi global sudah terjadi sejak pandemi Covid-19 merebak. Resesi sudah dialami negara yang ekonominya maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Resesi global membuat pesanan dari luar negeri kepada industri sepatu dan tekstil di Indonesia mengalami penurunan. Anton mencatat penurunannya sampai 70 persen dan industri karet 40 persen. Tapi untuk ekspor ke wilayah Asia masih relatif baik. Permintaan di sektor elektronik juga mengalami penurunan. Kendati demikian untuk industri otomotif mengalami tren positif terutama untuk ekspor ke negara Timur Tengah dan Asia.
Anton menekankan industri padat karya seperti sepatu dan tekstil harus menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi dengan perkembangan digitalisasi yang semakin masif juga berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja. Dia mencatat 60 persen angkatan kerja di Indonesia berpendidikan setingkat SMP. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga industri padat karya.
“Tidak semua angkatan kerja kita bisa diserap di industri padat modal. Oleh karena itu, industri padat karya harus dipertahankan,” kata Anton dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (8/11/2022) lalu.