Kegiatan dialog kebijakan “Mencari Kunci Pemulihan Ekonomi Jakarta di Masa Pandemi” yang diselenggarakan Hukumonline, Ruang Waktu serta Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City telah mencapai seri ketiga. Kegiatan yang diselengarakan secara virtual tersebut bertujuan mencari solusi pemulihan ekonomi Jakarta, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terpukul akibat pandemi Covid-19.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak seperti instansi pemerintahan, akademisi, ekonom hingga pelaku usaha. Dalam kegiatan tersebut menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu UMKM.
“Kami ingin mengubah mindset karena bicara transformasi digital bukan berkaitan dengan e-commerce tapi bagaimana berkomunikasi, bertransaksi secara smart economy. Kami ingin bagaimana membangun ekonomi, people serta tingkatkan digital economy hingga government. Bicara smart economy pilar utama bicara smart city. Bagaimana tingkatkan kualitas hidup,” jelas Direktur Jakarta Smart City, Yudhistira Nugraha, Rabu (9/6).
Dia mengatakan pada kegiatan dialog kebijakan ini juga membahas skema pendanaan kepada UMKM yang tepat untuk membantu bangkit dari Covid-19. Selain itu, kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang adaptif dengan kondisi saat ini. (Baca: Mendorong Kebangkitan UMKM di Masa Pandemi Covid-19)
“Policy dialog berbicara kebijakan apa yang bisa dukung perekonomian, insight apa saja yang bisa dikembangkan seperti tata ruang, perpajakan dan sebagainya. Di level UMKM bagaimana perubahan transaksi perputaran uang dan sebagainya, kebijakan ekonomi tidak sama dengan sebelum pandemi Covid-19,” jelas Yudhistira.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan UMKM Jakarta terpukul akibat pandemi Covid-19. Dia mengatakan kondisi ini dapat mempengaruhi perekonomian nasional mengingat Jakarta menyumbang pendapatan nasional bruto nasional sebesar 18 persen.
“Jakarta sangat berperan sebagai pusat perekonomian nasional menyumbang PDB 17-18 persen dengan dominasi sektor perdagangan. Pandemi betul-betul menghantam seluruh sendi-sendi kehidupan di DKI, bahkan dunia ini betul-betul menimbulkan tekanan pertumbuhan ekonomi di Jakarta sampai minus 8 persen namun kuartal IV Jakarta sudah membaik -2,14 persen,” jelas Andri.
Dia mengatakan kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan daerah ingin beriringan antara perbaikan kesehatan dan perekonomian. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu UMKM melalu bantuan UMKM, bantuan sosial, penurunan PPh UMKM menjadi 0 persen hingga vaksinasi khusus bagi UMKM. “Dengan vaksinasi masif walaupun vaksinasi bukan satu-satunya cara tapi Insya Allah bisa meyakinkan masyarakat,” jelas Andri.
Selain itu, terdapat insentif berupa subsidi angsuran bunga, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan perluasan pembiayaan modal kerja. Pemprov DKI Jakarta juga mengeluarkan program e-order agar belanja makan dan minum pejabat daerah dapat terhubung dengan UMKM melalui aplikasi. Selain produk makanan dan minuman, e-order juga akan menyasar produk lain seperti pemeliharaan AC, komputer dan printer yang dilayani UMKM Jakarta.
“E-order belanja makan minum yang diisi pelaku mikro Jakpreneur bagi SKPD dari camat, lurah hingga walikota. Jika belanja makan minumnya tidak melalui e-order maka tidak dibayarkan (anggaran belanja daerah),” jelas Andri.
Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faishal Hastiadi, menyampaikan pandemi Covid-19 yang berlangsung setahun lebih menekan perekonomian nasional. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menjadi sektor paling terpukul akibat pandemi ini dibandingkan usaha skala besar. Hal ini karena kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat secara langsung untuk pencegahan Covid-19 belum siap diantisipasi UMKM. Alhasil, sebagian besar UMKM berhenti beroperasi hingga gulung tikar.
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, UMKM diimbau memanfaatkan teknologi digital untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Layanan transaksi secara online dapat menghubungkan antara UMKM dengan konsumen tanpa kontak fisik. Melalui digitalisasi tersebut juga diharapkan kegiatan perekonomian masyarakat kembali pulih.
“Sektor ICT (Information, Communication and Technology) meningkat 100 persen. Mereka bukan buntung saat pandemi tapi untung. UMKM yang survive, mereka yang masuk ke ekonomi digital. Ini bagian proses bisnis mereka engage ke ICT,” jelas Fithra.
Fithra menyampaikan pandemi Covid-19 menyebabkan pemutusan hubungan kerja sehingga sebagian besar pekerja beralih kepada sektor usaha informal. Namun, sektor usaha tersebut sebagian besar berkategori skala ultra mikro. Kondisi tersebut tentunya memiliki kerentanan karena daya tahan yang rendah. Namun, terdapat peluang bagi pelaku usaha tersebut agar bertahan dengan memanfaatkan teknologi digital.
“Banyak pekerja masuk informal sektor. Ada perkembangan luar biasa signifikan dari sektor ultra mikro. Ini bukan sesuatu yang baik karena banyak pekerja yang tergeser, mereka terpaksa masuk ultra mikro. Tapi tentu ada peluang, harus dijaga agar mereka bisa survive. Karakteristik saat ini bisa jadi ultramikro bisa saja hilang tahun depan, namun ada peluang untuk bisa menikmati dari pandemi ini,” jelas Fithra.
Dia optimis memasuki masa kebiasaan baru (new normal) pelaku UMKM dapat bertahan karena mampu beradaptasi dengan teknologi khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta. Menurutnya, pelaku UMKM sudah mulai menerapkan teknologi digital. Dia mendorong agar pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan produktif. “Saya relatif optimis, orang Indonesia secara umum sudah menggunakan internet masalahnya mereka tidak gunakan internet untuk kegiatan positif. PR-nya di situ,” jelas Fithra.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyampaikan kondisi UMKM di Indonesia sebagian besar termasuk sektor perdagangan. Menurutnya, sektor tersebut memiliki kerentanan lebih besar dibandingkan manufaktur saat pandemi Covid-19. Akibatnya, saat pandemi Covid-19, sebagian besar UMKM harus berhenti usahanya.
Dia juga menjelaskan sebagian kecil UMKM baru memanfaatkan teknologi digital. Kondisi tersebut berbeda dibandingkan dengan usaha skala besar yang lebih adaptif. “UMKM saat Covid sangat sensitif. Usaha besar justru lebih beradaptasi dengan teknologi sementara mikro hanya 30 persen,” jelas Tauhid.
Selain itu, kondisi ini diperparah dengan minimnya UMKM yang memanfaatkan bantuan pemerintah. Untuk itu, dia mendorong agar UMKM memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usaha tidak hanya untuk bertransaksi tetapi juga mendapatkan informasi bantuan pemerintah serta pemerolehan pendanaan usaha.
“Bagaimana memanfaatkan e-commerce. Kolaborasi jadi sesuatu yang penting. Tapi perlu diingatkan ada keberpihakan yang pemerintah bisa lakukan. Penting juga mereka yang dari non-bankable jadi bankable atau punya klaster sendiri sehingga mereka terakses dengan financial source. Penting bagi ultra mikro ada pinjaman Rp 1-2 juta mereka tidak mampu bayar ini berat bagi mereka untuk kembalikan yang justru memperlambat pemulihan,” jelas Tauhid.
Praktisi Eksportir ke 43 Negara dan pemilik Nancy Craft Co., Regina Kindangen mengatakan perlu terhadap dukungan pemerintah untuk menyerap produk UMKM. Dia menjelaskan UMKM memiliki serapan tenaga kerja yang tinggi sehingga penting bagi pemerintah untuk membantu pelaku usaha menghadapi pandemi Covid-19.
“Beberapa action yang bisa dilakukan yaitu dukungan pemda, BUMD untuk penyerapan produk UMKM. Kemudian, mempopulerkan digitalisasi ke kalangan UMKM agar bisa go-online ke seluruh Indonesia. Lalu, pelatihan dan pendampingan untuk menaikan kapasitas dan kualitas produk hasil UMKM agar siap pasca-pandemi,” jelas Regina.