Dikatakan pula bahwa capaian tersebut juga berkat dari restrukturisasi program dan kegiatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar anggaran maupun barang milik negara bisa dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (22/9), menyerahkan penghargaan kepada sejumlah kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP 10 kalo berturutturut, 5 kali berturut-turut, opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019, serta pemberian BMN Awards. Pemberian penghargaan itu merupakan agenda puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 yang digelar Kemenkeu secara daring.
Kemenkumham sebenarnya tercatat meraih Opini WTP DPP (Dengan Paragraf Penjelasan) pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2014. Sementara itu, opini WTP murni diraih pada tahun 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019.
Sejak 2015 sudah tidak ada lagi opini WTP DPP. Adapun Kemenkeu menganggap opini WTP DPP yang sebelumnya diraih juga termasuk WTP murni sehingga Kemenkumham didaulat memperoleh penghargaan atas keberhasilan meraih opini WTP 10 kali berturut-turut.
Tak hanya Kemkumham, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga meraih opini WTP dari BPK untuk tahun anggaran 2019. Pencapaian PPATK yang meraih opini WTP selama 14 tahun berturut-turut juga diganjar penghargaan oleh Sri Mulyani. Penyampaian penghargaan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Kepala PPATK, Dian Ediana Rae dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 secara daring via aplikasi webinar, Selasa (22/9).
Pencapaian ini sangat membanggakan karena PPATK telah konsisten meraih opini WTP sebanyak empat belas kali berturut-turut sejak tahun 2006. Sri Mulyani menambahkan, sejalan dengan hal tersebut, di tahun ke-4 diraihnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Wajar Tanpa Pengecualian (LKPPWTP), tidak hanya tantangan untuk mempercepat dan memastikan APBN telah disalurkan, namun juga komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas juga harus terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan Keuangan Negara dan APBN bermanfaat optimal untuk rakyat.
Pada Kesempatan terpisah, Kepala PPATK, Dian Ediana Rae menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi ini, dan mendukung terlaksananya transparansi pengelolaan keuangan Lembaga.