BPOM Digugat ke PTUN Hingga Tips Mudah Lulus Ujian Advokat
Terbaru

BPOM Digugat ke PTUN Hingga Tips Mudah Lulus Ujian Advokat

Ada lima pasal yang dihapus dalam draf RKUHP terbaru, perlunya bank mengedukasi soal pelindungan data pribadi, dan RUU PPSK diyakini perkuat sektor keuangan.

Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
BPOM Digugat ke PTUN Hingga Tips Mudah Lulus Ujian Advokat
Hukumonline

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Jumat (11/11). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

  1. Dinilai Lakukan Pembohongan Publik, Komunitas Konsumen Gugat BPOM ke PTUN

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) resmi melayangkan gugatan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Jumat, (11/11) ke PTUN Jakarta. Gugatan ini terdaftar dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT. Dalam petitum KKI meminta majelis hakim untuk menyatakan BPOM RI melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa.

Baca Juga:

  1. Lima Pasal Ini Dihapus dari Draf RKUHP

Belum lama ini, pemerintah secara resmi telah menyodorkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru kepada Komisi III DPR. Draf RKUHP terbaru versi 9 November 2022 ini merupakan hasil berbagai masukan masyarakat melalui dialog publik dan sosialisasi di 11 kota. Ada beberapa perubahan mulai frasa atau kata, penambahan, maupun penghapusan pasal dari draf RKUHP sebelumnya versi per 6 Juli 2022.

  1. Bank Perlu Edukasi Nasabah Terkait Pelindungan Data Pribadi

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertengahan Oktober lalu perlu dipahami semua kalangan tak terkecuali sektor perbankan. Pasalnya, implementasi UU PDP sedikit banyak akan terdampak dalam dunia perbankan.

  1. RUU PPSK Perkuat Kredibilitas, Independensi, dan Koordinasi Otoritas

Sektor keuangan yang dalam dan stabil sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi. Reformasi yang diinisiasi dalam RUU PPSK sangat mendukung inisiatif-inisiatif penguatan, baik yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maupun konsekuensi logis dari perkembangan industri sektor keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya.

  1. Tips Mudah Lulus Ujian Profesi Advokat

Ujian profesi advokat merupakan syarat wajib yang harus dilewati oleh calon advokat untuk menjadi seorang advokat. Sebelum mengikuti ujian profesi advokat, seorang calon advokat harus mendaftarkan diri dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait