Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.
Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Jumat (11/11). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!
Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) resmi melayangkan gugatan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Jumat, (11/11) ke PTUN Jakarta. Gugatan ini terdaftar dengan nomor register perkara 400/G/TF/2022/PTUN.JKT. Dalam petitum KKI meminta majelis hakim untuk menyatakan BPOM RI melakukan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa.
Baca Juga:
- Data Protection Officer Peluang Karier Baru bagi Lulusan Hukum
- Sejumlah Tantangan Implementasi UU PDP dalam Sektor Perbankan
- Wadahi Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan, LAPS SJK Terima 2.867 Ribu Pengaduan
Belum lama ini, pemerintah secara resmi telah menyodorkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru kepada Komisi III DPR. Draf RKUHP terbaru versi 9 November 2022 ini merupakan hasil berbagai masukan masyarakat melalui dialog publik dan sosialisasi di 11 kota. Ada beberapa perubahan mulai frasa atau kata, penambahan, maupun penghapusan pasal dari draf RKUHP sebelumnya versi per 6 Juli 2022.
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pertengahan Oktober lalu perlu dipahami semua kalangan tak terkecuali sektor perbankan. Pasalnya, implementasi UU PDP sedikit banyak akan terdampak dalam dunia perbankan.
Sektor keuangan yang dalam dan stabil sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi. Reformasi yang diinisiasi dalam RUU PPSK sangat mendukung inisiatif-inisiatif penguatan, baik yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maupun konsekuensi logis dari perkembangan industri sektor keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Ujian profesi advokat merupakan syarat wajib yang harus dilewati oleh calon advokat untuk menjadi seorang advokat. Sebelum mengikuti ujian profesi advokat, seorang calon advokat harus mendaftarkan diri dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!