Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU Nomor 13 Tahun 2004 tentang BUMN, terdapat perubahan mendasar antara lain penyesuaian definisi BUMN serta pembentukan BPI Danantara. Menyikapi hal tersebut, Bank Syariah Indonesia (BSI) menggelar training Regulatory Compliance System (RCS) dalam rangka memastikan pemenuhan obligasi yang timbul atas perubahan status BSI menjadi BUMN serta pelaksanaan koordinasi dengan BPI Danantara.
Adapun kegiatan training ini bertujuan untuk mengukur aspek kepatuhan BSI terhadap obligasi serta regulasi yang berlaku.
Direktur Compliance & Human Capital BSI, Arief Adhi Sanjaya, menekankan pentingnya membangun budaya kepatuhan di seluruh lini organisasi. Menurutnya, kepatuhan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari amanah besar dalam mengelola dana nasabah dan mewujudkan kinerja perusahaan yang berkelanjutan.
Baca Juga:
- Memahami Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan-ISO 37001 dalam Kepatuhan Perusahaan
- Mengenal Risiko Hukum dan Kepatuhan Bagi Perusahaan
“Kalau kita lihat, landscape perbankan itu terus berubah. Kita semua tahu bahwa regulasi dari OJK, BI, Kementerian Keuangan, hingga otoritas-otoritas lainnya mengatur kita secara ketat. Tapi itu memang perlu, karena kita dipercaya untuk mengelola uang nasabah. Kalau tidak amanah, bisa repot,” ujarnya dalam training yang digelar di Jakarta, Jumat (18/7).
Upaya membangun budaya kepatuhan, kata dia, tidak bisa dibebankan hanya kepada unit compliance semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh unit dan elemen yang ada di BSI. Menurutnya, setiap individu harus menjadi agen perubahan yang mampu mendorong semangat kepatuhan di lingkungan kerja masing-masing.
“Teman-teman yang hadir di sini nanti harus menjadi agent of change, menjadi katalisator, menjadi penggerak dan orkestrator dalam memastikan kepatuhan berjalan di setiap unit. Pengendalian kepatuhan terhadap undang-undang itu akan menjamin kegiatan operasional bank kita berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, baik itu prinsip syariah maupun prinsip hukum umum di Indonesia,” ucapnya.
