Menurut Pakar Hukum Tata Negara itu, benang merah dari berbagai persoalan tersebut kembali pada siapa yang memegang kekuasaan. Terkait PR terbesar pembaruan hukum ke depan, ia menilai perubahan struktural memang penting, tetapi tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat.
“Kita sebagai orang-orang berilmu punya tanggung jawab moral untuk menyiapkan generasi berikutnya. Supaya nanti pemimpin-pemimpin berikutnya tidak seperti yang sekarang. Ini tidak mungkin lima atau sepuluh tahun. Bisa beberapa generasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Edmon Makarim menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai produk kebijakan, melainkan sebagai law is ought to atau sesuatu yang seharusnya.
“Anda harus mengartikulasikan law is ought to. Hukum adalah sesuatu hal yang seharusnya,” ujar Edmon pada kesempatan yang sama.
Edmon mengajak insan hukum kembali memahami hukum secara substansial, sebagaimana dikemukakan Lawrence Friedman, bukan sekadar mencari atau menambah aturan baru. Salah satu masalah utama, lanjut Edmon, adalah cara pandang terhadap hukum yang sempit, yakni hukum diperlakukan sebagai produk, bukan sebagai sistem pengaturan dan nilai.
Mantan Dekan FHUI itu mencontohkan respons terhadap perkembangan teknologi yang hampir selalu berujung pada dorongan untuk membuat aturan baru, tanpa terlebih dahulu memahami kerangka hukum yang sudah ada. Edmon menilai, kegagalan memahami substansi membuat insan hukum justru terjebak pada istilah-istilah baru, alih-alih memperdalam nilai yang mendasari hukum itu sendiri.
“Yang dipikirkan itu hukum produk, bukan set-up. Contoh sederhana, teknologi muncul, langsung bilang harus ada aturan baru,” kata Edmon.
