Pemerintah telah memutuskan akan membangun Light Rapid Transit (LRT) yang akan menghubungkan Bekasi-Jakarta-Bogor. Sebagaimana dikutip dari laman setkab, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengemukakan, Gubernur DKI berencana akan membangun enam jalur.
Tapi untuk tahap pertama, baru dua jalur dulu yang akan dibangun. Sedangkan PT Adhi Karya yang tadinya mau mengambil inisiatif sendiri tanpa biaya dari pemerintah, menurut pertimbangan Menteri Perhubungan itu rasanya tidak mungkin. Oleh sebab itu, prasarananya akan dibangun oleh pemerintah.
Agar cepat pelaksanaannya, lanjut Sofyan, Gubernur DKI dan Adhi Karya meminta dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk ditunjuk supaya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa membangun dulu. Nanti setelah bangun, baru Pemda bisa ambil alih, dibeli.
“Yang kedua, Perpres yang sama akan menugaskan Adhi Karya untuk membangun dulu, nanti sebagian dana sudah ada di Kementerian Perhubungan,” kata Sofyan kepada wartawan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/7) siang.
Adapun Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan menambahkan, LRT di Jabodetabek tetap akan dibangun. Dari usulan tujuh ruas, di dalam DKI sendiri oleh Pemprov DKI yang akan mulai dibangun dua ruas. Yang pertama dari Barat ke Timur, dan yang satu dari Utara ke Selatan.
“Jadi ini dibangun juga memenuhi aspek intermodality. Jadi, nanti stasiunnya itu nyambung dengan stasiun KRL dan halte busway, serta stasiun MRT yang akan dibangun,” jelas Jonan.
Sedangkan yang diusulkan oleh Adhi Karya, menurut Jonan, juga akan dibangun. Kemungkinannya, akan diterbitkan Perpres untuk penunjukan Adhi Karya, dimana setelah nantinya pembangunan instalasi LRT sudah selesai akan dibeli dengan dana APBN dengan harga yang pantas.
Adapun operatornya, menurut Jonan, akan ditenderkan atau dilelang terbuka. Apakah nanti yang mengoperasikan Adhi Karya, atau KRL Jabodetabek, atau KAI, atau siapa saja yang dianggap berkompeten. “Hal ini sama juga dengan yang dibangun oleh DKI,” ujarnya.
Mengenai dua trase yang akan dibangun Pemprov DKI Jakarta, Jonan menyerahkan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mengumumkannya secara langsung berapa kisaran dananya. Alasannya karena sekarang usulan desain teknisnya masih dikaji oleh Kementerian Perhubungan. “Biayanya tanyakan ke Gubernur DKI saja, saya tidak urusi biayanya,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menilai, perlu dibentuk otoritas transportasi darat di Jabodetabek. Otoritas ini yang nantinya menangani dan memutuskan persoalan terkait transportasi di wilayah tersebut. Misalnya yang terjadi di sejumlah negara lain yang membentuk Land Transportation Authority.
"Kemudian untuk mendukung terutama di Jabodetabek saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan di Jabodetabek saya kira secara organisasi itu sangat diperlukan seperti di negara-negara yang lain yang namanya land transportation authority harus segera dibentuk sehingga otoritas yang berwenang berkuasa di situ jelas," kata Jokowi.
Dengan begitu, lanjut Jokowi, keputusan-keputusan tidak harus tiap saat dibahas dalam rapat terbatas dengan Presiden. Tapi bisa diputuskan dalam organisasi Jabodetabek Land Trasportation Authority. Menurut Jokowi, sudah saatnya Indonesia merencanakan untuk membangun moda transportasi massal agar tidak terlambat dalam pembangunannya.
"Agar kita tidak terlambat dalam pembangunannya sehingga selain mahal, juga menyulitkan kita dalam pembangunannya," ujarnya.
Ia mencontohkan pembangunan MRT di Jakarta yang perencanaannya sudah 26 tahun. Tetapi karena terlambat diputuskan, sehingga saat pembangunan sulit dalam pembangunnya karena kota sudah sangat padat. Selain itu, juga mahal karena harga pembebasan lahan sekarang ini begitu tinggi.
"Saya kira Pemerintah Provinsi DKI juga sangat merasakan betapa mahalnya untuk pembelian atau pembebasan lahan," ujarnya.
Oleh sebab itu ia menegaskan baik di kota-kota besar, baik antarkota, kereta api merupakan moda transportasi yang efisien yang murah. Atas dasar itu kereta api harus diprioritaskan pembangunannya. "Untuk itu kita sudah merancang dengan Pemprov agar pembanguan LRT di Jakarta maupun Jakarta dan interlandnya harus segera dimulai. Juga pembangunan high speed train dari kota ke kota, antarkota, pada tahun ini sudah kita harapkan segera dimulai," pungkasnya.