Gelaran Indonesia In-House Counsel Summit & Awards (IHCSA) 2025 membawa berbagai rangkaian acara yang menampilkan pembicara-pembicara ternama. Salah satunya, Partner sekaligus Co-Founder Assegaf Hamzah & Partners (AHP), Chandra M. Hamzah, yang membawakan topik Business Judgement Rule and Good Corporate Governance: Strategic Role of In-House Counsel dalam sesi Inspirational Talks.
Dikenal sebagai pengacara penentang korupsi yang gigih, Chandra memfokuskan praktiknya pada sengketa komersial, anti korupsi, dan tata kelola perusahaan yang baik, serta masalah kekayaan intelektual. Pada sesi ini, ia membagi ilmu tentang penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) yang dinilai semakin krusial dalam tata kelola perusahaan, khususnya menghadapi dinamika hukum korporasi yang kian kompleks.
Menurutnya, pemahaman mendalam atas BJR menjadi bekal penting bagi in-house counsel dalam menjalankan perannya.
“Business judgment rule sederhananya memberikan hak imunitas bagi direksi atau manajemen dari tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, selama keputusan bisnis yang diambil memenuhi syarat-syarat tertentu. Konsep ini diadopsi dari sistem hukum Anglo-Saxon, tapi sangat relevan bagi praktik korporasi di Indonesia,” jelasnya dalam acara yang digelar di Hotel The Westin Nusa Dua, Bali, Kamis (2/10).
Baca juga:
- In-House Counsel Wajib Tahu Strategi Hadapi Sanksi dan Mitigasi Sengketa Land Lease
- Makin Krusial, In-House Counsel Perlu Berperan dalam Mengawal Arus Investasi Asing dan Penerapan ESG
Ia menegaskan, hak imunitas tersebut tidak bersifat absolut. Ada empat prinsip utama yang menjadi syarat agar keputusan bisnis dapat dikategorikan sebagai BJR. Pertama, semua tindakan harus sesuai hukum. Kedua, tidak boleh ada konspirasi. Ketiga, tidak boleh ada konflik kepentingan. Dan keempat, tidak boleh ada kickback, bribery, atau bentuk hospitality berlebihan.
Chandra mengingatkan, peran in-house counsel menjadi sangat vital untuk memastikan seluruh jajaran perusahaan, mulai dari komisaris hingga frontliner, memahami dan mematuhi aturan hukum.
