Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah dengan cara penyelesaian sengketa arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsultasi.
Sengketa di luar pengadilan sering disebut langkah non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase diperbolehkan.
Baca Juga:
- Arbitrase Online Cara Baru Penyelesaian Sengketa di Tengah Pandemi
- Menimbang Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase dan Pengadilan
Lalu, dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan alternatif penyelesaian perkara adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian para ahli.
Beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:
1. Arbitrase
Mengutip Pasal 1 angka (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Sengketa yang hanya dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
Pasal 66 huruf b UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan yaitu di bidang perniagaan, perbankan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual.
2. Negosiasi
Penyelesaian proses sengketa di luar pengadilan berikutnya adalah negosiasi. Pada tahap ini, para pihak yang bertikai bisa langsung melakukan musyawarah atau perundingan dengan maksud mencari titik terang bersama.
Dalam proses ini tidak memerlukan kehadiran ahli atau konsultan untuk menengahi. Kesepakatan mengenai penyelesaian sengketa selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak.
3. Mediasi
Merupakan cara menyelesaikan sengketa lainnya dalam proses non litigasi. Proses mediasi mirip dengan negosiasi karena sama-sama melakukan perundingan. Hanya saja yang membedakannya adalah mediasi dibantu oleh pihak luar sebagai mediator yang netral dan tidak memihak, guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.
4. Konsultasi
Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi dilakukan oleh klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan. Klien dapat meminta pendapat konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi.
Klien lalu dapat memberikan masukan sesuai kebutuhan dan keperluan. Keputusan mengenai penyelesaian sengketanya sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak. Konsultasi dengan konsultan hukum merupakan bersifat personal.
5. Penilaian Ahli
Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang terakhir adalah dengan cara penilaian ahli. Proses ini merupakan metode non litigasi di mana pihak yang bersengketa untuk menanyakan atau meminta pendapat yang objektif dari seorang ahli.
Dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, mediasi adalah proses wajib yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak menempuh proses mediasi, maka penyelesaian sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514 Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
