Seperti di penghujung tahun 2022 lalu, pemerintah menerbitkan Perppu Cipta Kerja. Berkenaan dengan regulasi itu, Tim Hukumonline segera membedah Perppu tersebut untuk pada hari kerja selanjutnya dapat dikirimkan analisa kepada para pelanggan.
“Fakta kedua, ada yang mengeluarkan Global Complexity Index Report terakhir 2022, Indonesia termasuk paling kompleks yuridiksinya di Asia Pasifik. Di sini kami melihat kenapa itu terjadi? Kita lihat lebih ke dalam, pada dasarnya peraturan di Indonesia berubah sangat cepat sekali. Tidak hanya sebelum (ataupun sesudah) pandemi,” ungkapnya.
Berdasarkan data Hukumonline di tahun 2021, terdapat sekitar 82 ribuan koleksi peraturan. Tentu, koleksi tersebut belum mencerminkan sepenuhnya data yang ada mengingat adanya sejumlah Perda atau aturan lainnya yang berjumlah banyak (belum terdata, red). Lebih lanjut, secara pertumbuhan pada periode 2019-2021 terdapat penambahan 3.465 peraturan baru per tahunnya.
CEO Hukumonline Arkka Dhiratara.
Sebagai pelaku usaha, Arkka memandang banyak perusahaan biasanya menempatkan resources legal and compliance pada "nomer sekian". Sehingga bisa dibayangkan beratnya beban kerja tim legal. “Untuk kompleksitas (peraturan), bahkan Pak Presiden mengatakan dari sekian banyaknya ada 40 ribuan saling tumpah tindih. Tidak heran yuridiksi Indonesia dikatakan kompleks. Saya melihat permasalahan peraturan ini tidak bisa dilakukan dengan cara biasa.”
Dengan persoalan ini, Hukumonline selama 3 tahun terakhir mulai banyak melakukan pengembangan bagaimana bisa menggunakan teknologi untuk dapat comply dengan peraturan yang berlaku. Menjawab dinamika yang ada dewasa ini, memang penggunaan teknologi menjadi sangat penting.
“Apalagi dengan dinamika saat ini, pekerjaan bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan digital. Teknologi bisa jadi solusi. Sejak berdiri, bisnis Hukumonline sangat simple sekali, yang kami lakukan mengumpulkan peraturan dari berbagai instansi. Dengan bantuan teknologi kami bisa melakukan akuisisi (terhadap setiap peraturan yang terbit, red),” terangnya.
Tak sampai di situ, dari peraturan yang terhimpun lantas diperkaya menjadi knowledge untuk selanjutnya dikemas menjadi berbagai prooduk turunan. “Ini konsisten kami lakukan sejak 2000. Perkembangan terbaru, Hukumonline sudah dipercaya 1.300 pelanggan, sebagian besar perusahaan karena memang kebutuhan In House Counsel. Mereka butuh update peraturan, analisa. Dan tidak hanya legal dept saja (melainkan juga departemen lainnya).”
Oleh karena itu, selain Hukumonline berupaya membantu pengguna dalam memahami hukum, kemudian juga mengembangkan produk berbasis teknologi terkait managing compliance. Mengingat pada dasarnya, peraturan atau regulasi selalu ada perubahan yang mana setiap pelaku usaha harus aware.
“Kami membantu berbagai perusahaan dengan produk kami Regulatory Compliance System (RCS). Produk kami dan seluruh layanan Hukumonline berfokus membantu user untuk bisa bekerja dengan lebih produktif. Harapannya dengan produk-produk ini kami bisa membantu in house counsel supaya bisa lebih catch up dengan perkembangan yang ada,” katanya.