Cuti Bersama Lebaran Ternyata Belum Pasti, Pemerintah Sedang Kaji Ulang
Berita

Cuti Bersama Lebaran Ternyata Belum Pasti, Pemerintah Sedang Kaji Ulang

Tujuannya adalah jangan sampai produktivitas berkaitan dengan ekonomi menjadi tidak dicermati.

M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit

 

(Baca Juga: Cuti Bersama Lebaran 2018 Tambah 3 Hari, Ini Penjelasan Pemerintah)

 

Seperti diketahui, pada Rabu (18/4), pemerintah mengumumkan bahwa cuti bersama lebaran menjadi tujuh hari, dari sebelumnya hanya empat hari. Saat itu, Puan Maharani mengatakan, salah satu pertimbangan ditambahkan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah adalah untuk mengurai arus lalu lintas sebelum dan sesudah mudik Lebaran. Selain itu, ia berharap dengan penambahan cuti bersama itu, persiapan pemerintah akan dapat lebih baik dari dari tahun-tahun sebelumnya.

 

“Dengan demikian cukup waktunya bagi masyarakat untuk bersilaturahmi dengan keluarganya yang ada di luar kota,” kata Puan.

 

Kebijakan cuti Bersama lebaran ini memang menjadi polemik di masyarakat. Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Yayuk Sri Rahayuningsih, misalnya. Dia meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang seberapa penting rencana penambahan hari libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri dilakukan.

 

(Baca Juga: Cuti Bersama Bertambah, Pelayan Publik Jalan Terus)

 

Yayuk mengaku khawatir penambahan hari libur ini berimplikasi mengganggu proses belajar mengajar pendidikan anak didik siswa sekolah. Namun, bila rencana penambahan liburan tetap dilakukan, Anggota Komisi X yang mengurusi bidang pendidikan itu mengusulkan agar sekolah tak perlu ikut diliburkan.

 

“Kalau bisa tak perlu diliburkanlah, siswa fokus belajar saja. Lagipula cuti libur ini kan untungnya untuk pekerja baik karyawan swasta maupu pegawai negeri,” kata Yayuk seperti dilansir situs Partai NasDem.

 

Untuk saat ini, Presiden Joko Widodo dikabarkan telah memanggil sejumlah menteri ke Istana, Rabu (2/5), untuk membahas cuti bersama lebaran 2018. Rapat dihadiri Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (ANT)

 

Tags:

Berita Terkait