Klinik Hukumonline adalah sebuah rubrik gratis untuk publik yang menyediakan fasilitas tanya-jawab permasalahan hukum berupa artikel, baik seputar hukum perkawinan, waris, pidana, bisnis, dan lain sebagainya. Setiap artikel yang kami produksi didasari dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.
Dari pemantauan sepekan lalu, berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler, dari pemblokiran rekening dormant hingga pengibaran Bendera Merah Putih, selengkapnya:
Pemberhentian sementara atau blokir oleh PPATK terhadap rekening dormant (tidak aktif), dilakukan bukan serta merta karena rekening tersebut dormant. Melainkan harus juga terdapat dasar bahwa dana dalam rekening tersebut diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana. Lantas, apakah rekening dormant bisa diaktifkan kembali?
Pada dasarnya, Pasal 17 UU 24/2009 mengatur tentang pengibaran bendera negara yang dikibarkan dengan bendera negara lain, salah satunya, dalam hal bendera negara dikibarkan atau dipasang secara berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang bendera negara sama. Lantas, apakah boleh mengibarkan bendera One Piece bersamaan dengan Bendera Merah Putih?
Hak prerogatif presiden adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara yang bersifat istimewa, mandiri, dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Temukan bentuk atau contoh hak prerogatif presiden hanya di sini.
Makna “nikah siri” atau “kawin siri” dalam masyarakat memiliki banyak tafsir. Namun, pada dasarnya, terhadap kawin siri tidak dilakukan pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga secara hukum, perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dikenal harta bersama nikah siri. Lantas bagaimana status harta yang diperoleh selama nikah siri?
Dalam kasus pembobolan rekening, bank wajib melindungi data dan simpanan nasabah dengan sistem keamanan yang memadai. Jika bank lalai, nasabah berhak atas ganti rugi, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri. Pelaku pembobolan rekening dapat dikenakan sanksi pidana dengan ancaman penjara atau denda. Simak penjelasan Altruist Lawyers selengkapnya di sini.
Berdasarkan UU Perkawinan dan PP 9/1975, arti cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Namun, ketentuan dalam KHI mengartikannya berbeda. Temukan perbedaan cerai talak dan cerai gugat di sini.
Sejauh ini, tidak ada larangan atau ketentuan hukum yang mengharuskan suatu kasus penipuan mendapat putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) terlebih dulu, baru kemudian dapat digugat secara perdata. Lantas, apakah artinya kasus hukum pidana dan perdata dapat diproses secara bersamaan?
Di Indonesia, ada 3 jenis sanksi hukum yang umum dikenal, yaitu sanksi pidana, perdata, dan administratif. Temukan apa saja yang termasuk ke dalam sanksi pidana, perdata, dan administratif hanya di sini.
Jaksa adalah pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Simak artikel berikut untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi jaksa.
Perjanjian pengikatan jual beli (“PPJB”) adalah perjanjian pendahuluan antara calon penjual dengan calon pembeli yang mengikat secara hukum sebelum dilaksanakannya transaksi jual beli tanah atau bangunan secara resmi.Namun, PPJB tidak dapat dijadikan jaminan kredit bank. Mengapa demikian? Temukan penjelasan S & P Law Office selengkapnya dalam artikel berikut.
Demikian 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.
