Pada tahun 2019, Klinik Hukumonline semakin mengukuhkan diri sebagai rujukan utama masyarakat Indonesia dalam mencari informasi hukum yang bebas biaya, namun tetap terpercaya dan berkualitas.
Setiap harinya, para penulis dan mitra Klinik berkomitmen untuk menyajikan jawaban atas berbagai permasalahan hukum masyarakat sehari-hari yang dibungkus secara ringan, ringkas, dan mudah dipahami. Jawaban-jawaban yang terangkum dalam 15 kategori tersebut adalah komitmen Klinik untuk memberikan edukasi hukum yang mudah diakses dan dapat menjangkau masyarakat luas.
Sebagai bentuk upaya Klinik dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan wirausaha yang berkualitas, Klinik juga menjawab berbagai permasalahan seputar hukum perusahaan agar para pelaku dan calon pelaku usaha semakin “melek hukum”, sehingga kegiatan usahanya tidak terhambat oleh masalah hukum.
Berdasarkan catatan tim Klinik, berikut 5 artikel terpopuler dan paling banyak dibaca sepanjang tahun kemarin mengenai Hukum Perusahaan. Dari prosedur pendirian yayasan hingga besaran modal untuk pendirian PT.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur mengenai pendirian yayasan di Indonesia. Secara umum, ada tiga tahapan dalam proses pendirian yayasan. Klik tautan pada judul untuk mengetahui apa saja tiga tahapan tersebut!
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa, baik direksi maupun dewan komisaris, secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit. Namun tanggung jawab tersebut timbul apabila kepailitan terjadi akibat alasan tertentu.
Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.
Untuk mendirikan badan hukum perkumpulan, maka harus dilakukan permohonan pemakaian nama perkumpulan dan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan. Ulasan selengkapnya dapat diklik tautan pada judul.
Jika Perusahaan Dagang/Usaha Dagang (PD/UD) akan mengembangkan usahanya, maka PD/UD harus memerhatikan apakah PD/UD harus berbentuk badan hukum atau tidak.
Badan usaha berbentuk badan hukum adalah perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Sementara, yang tidak berbentuk badan hukum adalah persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV). Bagaimana karakteristik masing-masing badan usaha, baik yang berbadan hukum atau tidak? Temukan jawabannya dalam tautan pada judul di atas.
Bagi para calon pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pengetahuan mengenai pendirian Perseoran Terbatas (PT) sangat dibutuhkan, salah satunya, mengenai besaran modal dasar dan rincian biaya notaris.
Kini, tidak ada ketentuan modal dasar minimum untuk pendirian PT karena diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri (dengan persyaratan tertentu). Namun tetap harus diperhatikan bahwa biaya notaris yang kamu butuhkan bergantung pada besaran modal dasar tersebut sebagaimana diatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selengkapnya dapat kamu klik tautan pada judul di atas.
Demikian 5 artikel hukum perusahaan paling “laris” sepanjang tahun 2019. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh Tim Klinik.
Ikuti juga media sosial Tim Klinik di Instagram (@klinikhukum), Facebook (Klinik Hukumonline), dan Twitter (@klinikhukum). Jangan lupa dengarkan juga berbagai ulasan Klinik dalam format audio pada platform podcast kesayanganmu!