Oleh karena itu, maka kode etik (termasuk kode etik advokat) tidak dapat dikategorikan/termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena kode etik adalah aturan yang dibuat untuk suatu kelompok tertentu (dalam hal ini adalah advokat).
Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.
- Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rahasia Bank
Pengaturan tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menambahkan ketentuan pengecualian terhadap rahasia bank yang telah diatur dalam Pasal 41 hingga 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012.
Selengkapnya: Tindak Pidana Pencucian Uang dan Rahasia Bank
- Pembuktian Unsur dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang
Perihal apakah agen pengirim tenaga kerja ke luar negara Republik Indonesia untuk dieksploitasi dapat dijerat menggunakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau tidak, maka kesemua unsur di dalam pasal tersebut harus terpenuhi. Apabila unsur-unsur pasal di atas tidak terpenuhi, maka tidak dapat dipidana.
Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan berikut ini.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.