“Bagaimana Indonesia bisa mencapai standar internasional dalam pengelolaan investasi jika kepentingan politik masih dominan? Hal ini berisiko menurunkan reputasi Danantara di mata investor global," tegasnya.
Meski demikian, Bhima menyoroti kaitan antara standar tata kelola Danantara dengan upaya Indonesia untuk bergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Menurutnya, peningkatan standar tata kelola di Danantara dapat membuka peluang investasi dari negara-negara maju, termasuk Sovereign Wealth Fund dari Timur Tengah dan Norwegia.
"Dengan standar yang lebih tinggi dalam governance, Danantara bisa lebih mudah menarik investasi dari Sovereign Wealth Fund negara maju karena ada kesamaan standar pengelolaan," ungkap Bhima.
Namun, ia mengingatkan bahwa adanya trust issue dalam tata kelola Danantara dapat menimbulkan beberapa risiko besar. Pertama, investor yang tertarik untuk bekerja sama bisa berkurang. Kedua, potensi korupsi meningkat karena Danantara tidak termasuk dalam kategori kerugian negara. Ketiga, dampak pengelolaan yang tidak profesional akan mempengaruhi kinerja BUMN yang asetnya telah dikonsolidasikan ke dalam Danantara.
Risiko lain terkait dengan penerbitan surat utang oleh Danantara. Jika tata kelolanya tidak baik, katanya, maka investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi akibat meningkatnya persepsi risiko.
"Artinya, Danantara harus membayar bunga lebih mahal karena ada governance risk. Hal ini harus dipikirkan dengan serius oleh pemerintah," ucap dia.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan Danantara sebagai investment vehicle yang lebih baik dari INA harusnya difokuskan pada optimalisasi investasi, bukan sekadar menjadi alat politik.
"Ekspektasi investor terhadap Danantara sangat tinggi. Jangan sampai blunder dalam tata kelola malah merusak potensi besar yang bisa diperoleh dari kerja sama investasi," tutup Bhima.
