Jika dicermati, kutipan email itu begitu meyakinkan dan gamblang bertutur tentang adanya suap. Tidak hanya jumlah dana yang disebutkan secara detil, proses penyerahan serta kompensasi yang diperoleh pun cukup jelas tertulis. Sayang, selembar fax itu tidak mencantumkan pengirimnya. Di situ hanya terpampang nama hamba hukum.
Hukumonline sempat mencoba mengirim email ke dua alamat yang disebutkan di fax tersebut, [email protected] dan [email protected]. Hasilnya, sejauh berita ini dipublikasikan belum ada laporan bahwa kedua email tersebut fiktif.
Sementara, identitas nama yang disebut dalam email juga tidak terlalu jelas. Nama Suharto yang disebut sebagai Direktur Perusahaan Rusia Altimo tidak terlalu akurat. Penelusuran hukumonline ke situs resmi Altimo, mencantumkan nama Alexey Reznikovich sebagai Chief Executive Officer dan Oleg Malis sebagai Senior Vice-President. Hanya saja, hasil penelusuran melalui mesin pencarian internet memuncul nama Suharto sebagai Regional Director Strategic & Business Development for Central & South East Asia Alfa Group, sekaligus Head of Representative Alfa Group di Indonesia.
Nama Syamsul Maarif yang disebut sebagai pengirim email juga tidak disebutkan jabatan. Namun yang pasti, jika dikaitkan dengan seleksi calon hakim agung yang tengah digelar Komisi III, hanya ada satu nama yakni Syamsul Maarif yang kini menjabat Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kemungkinannya semakin kuat karena email menyebut perkara Temasek yang sempat ditangani KPPU. September 2008, MA baru saja memutus perkara tersebut pada tingkat kasasi.
Syamsul memang salah satu dari 18 calon hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial yang akan mengikuti fit and proper test Komisi III DPR. Rencananya, Syamsul akan mendapat giliran Kamis (16/10), sekaligus menutup tahap fit and proper test yang berjalan sejak Senin lalu (13/10).
Surat kaleng?
Dimintai klarifikasinya, KPPU yang melalui Direktur Komunikasi Junaedi tegas membantah tudingan tersebut. Setahu saya, Pak Syamsul tidak punya email yahoo seperti itu, tukasnya. Junaedi mematahkan anggapan bahwa pencalonan Syamsul sebagai hakim agung terkait dengan kasus Temasek. Menurutnya, Syamsul mencalonkan diri sebelum perkara keberatan Temasek diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Mei silam.
Sementara, via sambungan telepon, Syamsul mengendus ada upaya kampanye hitam (black campaign) atas dirinya yang hendak menjadi hakim agung. Tuduhan ini dinilai tidak tepat, dan hanya bertujuan mendiskreditkan dirinya. Menurut Syamsul, bukan hanya dirinya yang dirugikan oleh tuduhan ini, tetapi juga seluruh jajaran Komisi III DPR.