“Kami sudah membahas pasal demi pasal, dan sudah ada beberapa pasal yang telah direvisi maupun yang baru ditambahkan. Kami juga memberikan catatan-catatan untuk menyamakan persepsi kami atas substansi RUU ini,” terang Yasmon.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono menginginkan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU ini mendukung secara penuh apa saja yang saat ini telah mereka susun.
Karjono juga menyatakan bahwa penyusunan RUU ini didasarkan atas kepentingan Negara Kesatuan RI (NKRI). Oleh sebab itu, dia mengharapkan bahwa masyarakat dapat mendapatkan kenyamanan setelah adanya perubahan pada UU tentang paten yang saat ini sedang dalam proses.
“Selama tidak ada kepentingan yang bersifat individu, regulasi hukum itu pasti bersifat mengayomi dan memberikan kenikmatan dan kenyamanan kepada penggunanya. Kenyamanan inilah yang akan menjadi batu uji regulasi yang akan kita bentuk ini,” pungkasnya.
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ini disusun untuk meningkatkan pelayanan negara kepada publik, khususnya di bidang paten, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang melindungi patennya di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.