Selama ini, pengaturan royalti hanya menjadi urusan penulis dengan publisher saja. Dengan Permenkumham royalti di bidang buku, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) akan menghimpun royalti dari karya tulis yang bersifat komersial. Namun, akan ada pengecualian khusus ketentuan pembebasan royalti untuk karya tulis yang dipergunakan untuk pendidikan dan lainnya.
“Tidak hanya itu, untuk perpustakaan di universitas atau lembaga pemerintahan maupun Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan keringanan biaya dalam hal penarikan royaltinya,” kata Anggoro.
Selanjutnya, Anggoro menjelaskan bahwa draf finalisasi Permenkumham ini akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kemenkumham untuk diproses lebih lanjut sebelum akhirnya diundangkan.
“Saya berharap dengan adanya Permenkumham ini dapat menggugah semangat penulis untuk menghasilkan karya-karya yang bagus karena adanya payung hukum serta memberikan kepastian juga terhadap penulis bahwa mereka bisa mendapatkan hak ekonomi di luar dari fee profesional penulis mereka,” pungkas Anggoro.
Sebagai informasi, buku atau karya literasi secara umum merupakan salah satu jenis ciptaan yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual (KI). Dalam sebuah ciptaan terdapat hak moral dan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.
Hak moral adalah hak untuk dicantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Sedangkan untuk hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta.