Wakil Ketua Komite III DPD Novita Anakotta menambahkan, naskah akademik yang dibuat pengusul memang perlu dilakukan penyempurnaan. Khususnya terkait pendidikan dan pembinaan di kalangan umat Kristen. Seperti sekolah minggu dan katekisasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 dan 70. Menurutnya, keberadaan institusi pendidikan keagamaan sejak dahulu sudah diakui masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui, sekolah minggu di kalangan Kristen memang sudah diterapkan sejak dini.
Novita mengakui RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan amatlah strategis. Oleh sebab itu, muatan materi dalam RUU mesti mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan antar umat dan masyarakat. Menurutnya, penyusunan dan pembahasan RUU mesti dilakukan ketelitian dan kecermatan. Sehingga penerapan UU nantinya tidak menghambat kemajuan pesantren dan pendidikan keagamaan.
“Yang jelas DPD ingin kalau payung hukum itu dibuat bisa betul-betul memajukan pesantren dan pendidikan keagamaan,” ujarnya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi mengatakan proses terbitnya RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan terbilang panjang, yakni sejak 2013. Hingga akhirnya masuk daftar Prolegnas lima tahunan pada 2015. Meski demikian, pada 2016 dan 2017 tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas. Nah akhirnya RUU tersebut masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2018 menjadi inisiatif DPR.
Menurutnya, draf naskah akademik bila dinilai masih menuai kekurangan, pengusul pun siap melakukan kajian mendalam. Sebab dengan begitu nantinya ketika draf tersebut jadi, maka dapat disandingkan dengan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disusun pemerintah. “Kalau kemudian ini ada persoalan di dalamnya, mari kita kaji kembali. Karena ini baru menjadi draf DPR,” ujarnya.
Potensi tumpang tindih
Anggota Komite III Iqbal Parewangi penyusunan dan pembahasan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan harus dilakukan hati-hati. Pasalnya, tanpa ketelitian bakal berpotensi tumpang tindih penyusunan RUU tersebut dengan UU Sisdiknas beserta aturan turunannya. Bahkan boleh jadi dapat bertentangan dengan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.
Ayat (3) menyebutkan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Terkait hal ini, Iqbal mengingatkan agar penyusun RUU lebih berhati-hati dalam mengharmonisasi dan mensingkronisasi dengan peraturan perundangan lainnya.