Sejak tahun 2012, Indonesia dimasukkan dalam Daftar Prioritas Diawasi atau Priority Watch List (PWL) terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilansir oleh United States Trade Representative (USTR). Termasuk dalam PWL, berarti penegakan dan perlindungan HKI di Indonesia dinilai masih bermasalah.
Merujuk pada PWL yang tersaji dalam Laporan USTR tahun 2014, Indonesia berdampingan dengan sejumlah negara antara lain Aljazair, Argentina, Cili, Cina, Indonesia, Pakistan, Rusia, Thailand dan Venezuela.
Posisi Indonesia dalam PWL mengundang keprihatinan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly. Sebagai Menteri yang membawahkan Direktorat Jenderal HKI, Yasonna tentunya berharap Indonesia keluar dari PWL. Harapan itu langsung disampaikan Yasonna kepada Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Robert O. Blake.
“Karena dengan ditandatanganinya UU Hak Cipta yang baru (UU Nomor 28 Tahun 2014, red), terjadi peningkatan perlindungan terhadap kekayaan intelektual,” tutur Yasonna saat bertemu dengan Robert O. Blake, Jumat (5/12), sebagaimana diwartakan situs resmi Kementerian Hukum dan HAM.
Yasonna optimis kondisi penegakan dan perlindungan HKI Indonesia membaik karena lahirnya UU Hak Cipta yang baru. Kepada Dubes AS, Yasonna berharap tahun depan Indonesia dapat diusulkan kepada USTR agar dapat keluar dari PWL.
Dubes AS untuk Indonesia, Robert O. Blake menyambut baik pengesahan UU Hak Cipta yang baru. Namun, Robert tetap menyoroti tentang pelanggaran HKI yang masih terjadi di Indonesia. “Semoga pelanggaran terhadap HKI dapat berkurang seiring dengan disahkannya UU (Hak Cipta) tersebut,” ujarnya.
Selain membahas perlindungan HKI, dalam pertemuan itu, Yasonna juga menyatakan siap meningkatkan kerjasama dengan AS. Salah satu bidang kerjasama itu adalah penanganan terorisme, terutama di bidang deradikalisasi teroris.