Tapi, sambung Arsul, bila kabar yang beredar soal keterkaitan Teddy Minahasa dengan tindak pidana narkoba, Kapolri diminta menindak tegas dengan melakukan pembenahan ke dalam. Baginya, setiap pelanggaran yang dilakukan jajaran Polri tak boleh pandang bulu harus diganjar sanksi etik ataupun hukum pidana. “Tapi jangan mendahului apa yang disampaikan Kapolri,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan itu.
Sementara Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendukung kerja Polri memberantas narkoba dan tidak pandang bulu memproses anggotanya, tak terkecuali di level perwira tinggi. Nasib Teddy memang nahas. Belum juga resmi menjabat Kapoda Jawa Timur, Teddy harus dicokok lantaran ditengarai terlibat narkoba. Padahal, sudah terbit surat telegram (STR) Kapolri
“Penangkapan ini sangat memprihatinkan dan mencoreng wajah institusi Polri yang saat ini sedang disorot publik dengan peristiwa Duren Tiga dan Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan nyawa melayang,” ujarnya.
Menurutnya, dengan ditangkapnya perwira tinggi (Pati) Polri dalam kasus narkoba, Jenderal Listyo harus mendalami keterkaitan jaringan narkoba yang ada. Di sisi lain, Kapolri wajib melakukan tes urine secara berkala di kalangan Pati dan perwira menengah (Pamen) secara berkala. Hal ini sebagai deteksi dini dan upaya pencegahan penyalahgunaan di kalangan polisi sebagai penegak hukum.
“Narkoba memang menjadi musuh di Institusi Polri sendiri. Banyak anggota yang telah dipecat terkait barang haram tersebut. Beberapa bulan lalu, Kapolres Kapolres Bandara Soetta Kombes Edwin Hatorangan di PTDH karena melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan kasus narkoba,” katanya.