Eks Jampidsus Nilai Praperadilan BG Akan Sia-Sia
Berita

Eks Jampidsus Nilai Praperadilan BG Akan Sia-Sia

Seandainya pun dikabulkan, belum tentu akan ditaati oleh Pengadilan Tipikor.

Ali
Bacaan 2 Menit
Mantan Jampidsus Marwan Effendy. Foto: Sgp
Mantan Jampidsus Marwan Effendy. Foto: Sgp

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Marwan Effendy menilai permohonan praperadilan penetapan tersangka calon Kapolri Budi Gunawan akan sia-sia.

Marwan juga menyayangkan sikap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyiapkan sejumlah pengacara untuk praperadilan penetapan tersangka Budi Gunawan. “Saya katakan, apa untungnya? Karena ini (penetapan tersangka,-red) bukan domain praperadilan,” ujarnya dalam seminar di Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) di Bandung, Kamis (29/1).

Marwan mengatakan pandangan ini mengacu kepada pengalaman. Ia menjelaskan, dalam kasus korupsi pegawai PT Chevron di kasus bioremediasi, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pernah memperluas wilayah praperadilan. Hakim PN Jaksel membatalkan penetapan tersangkaBachtiar.

Namun, walau penetapan tersangka itu sudah dinyatakan batal oleh hakim, lanjut Marwan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta justru tetap mengadili perkara itu.

“Walau sudah ada putusan itu di kasus Chevron, tetapi ternyata putusan tidak digubris pengadilan tipikor. Sayang sekali, padahal sudah capek-capek Pak Maqdir (Pengacara Maqdir Ismail, kuasa hukum tersangka kala itu,-red),” jelasnya.

“Itu tak dipandang oleh hakim tipikor dan tidak menghentikan penyidikan kasus Chevron,” tambahnya. 

Oleh karena itu,  Marwan menilai walaupun kelak Budi Gunawan menang dalam permohonan praperadilan dengan dinyatakannya penetapan tersangka batal demi hukum, belum tentu itu akan menghentikan penyidikan di KPK hingga diadili ke Pengadilan Tipikor.

“Secara limitatif (wilayah praperadilan,-red) sudah jelas, walau ada terobosan hukum,” ujarnya.

Marwan mengatakan bahwa dalam permohonan perkara praperadilan, pemohon memang bisa saja menang. Namun, lanjutnya, itu biasanya untuk perkara-perkara kelas “ikan teri”, yang kebetulan saja penyidik di daerah modalnya pas-pasan, sementara pemohon “berkantong tebal” sehingga bisa mempengaruhi hakim tunggal yang memeriksa perkara praperadilan.

“Itu biasanya untuk perkara ikan teri. Bisa dipengaruhi cuacu atau iklim,” seloroh pria yang sempat mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Namun, Marwan menilai perkara praperadilan yang diajukan Budi Gunawan ini bukan kelas “ikan teri”. “Ini bukan perkara ikan teri,” tegasnya.

Marwan menunjuk banyaknya pengacara yang mendampingi dua belah pihak. “Coba bayangkan berapa lawyer yang ada di belakang mereka. Ada Todung (Advokat senior Todung Mulya Lubis,-red) dkk. KPK katanya akan siapkan 100 pengacara,” ujarnya.

“Posisi juga sudah menyiapkan lawyer. Bakal ada dua permohonan praperadilan,” tukasnya.

Marwan juga tidak yakin bila hakim akan melakukan terobosan dalam permohonan praperadilan itu. Ia menilai bahwa domain yang sesuai aturan untuk mempersoalkan penetapan tersangka adalah di keberatan. “Nanti kalau jaksa sudah bacakan dakwaan, di situ domainnya, bukan praperadilan,” pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, penetapan tersangka Budi Gunawan diajukan dua permohonan praperadilan. Pertama, permohonan diajukan oleh Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia(LPPI). Kedua, permohonan diajukan oleh Polri. Saat ini, Senin (2/1), sidang praperadilan itu sedang disidangkan di PN Jaksel.

Tags:

Berita Terkait