Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menjadi almamater yang paling banyak menghasilkan lulusan hukum di kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Jumlah ini termasuk lulusan hukum di jenjang pascasarjana. Data ini membuktikan pernyataan Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Andre Rahadian dalam sebuah wawancara terpisah bersama Hukumonline beberapa waktu lalu.
“Sebenarnya banyak alumni UI yang menjabat sebagai anggota DPR,” kata dia.
Saat itu, Andre merespon dorongan terbuka Dekan FHUI agar para alumni mengambil alih panggung kepemimpinan Indonesia. “Sistem demokrasi kita masih sangat berpusat pada partai politik, jadi tidak bisa leluasa melibatkan diri berkiprah secara independen. Saya mengapresiasi alumni yang mau masuk ke partai politik meski harus sabar,” kata pemilik firma hukum Dentons HPRP ini.
Baca Juga:
- Sarjana Hukum Bukan Jaminan Mutu, Simak 3 Tips Pilih Anggota DPR
- Perlukah Lebih Banyak Sarjana Hukum di Kursi Anggota DPR?
Ternyata, data membuktikan alumni FHUI terbanyak diantara para lulusan hukum kampus lainnya di DPR RI. Berikut ini ringkasan profilnya dari portal resmi DPR RI. Urutan profil berdasarkan fraksi dengan jumlah terbanyak.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
1. Marsiaman Saragih, S.H.
Marsiaman menempuh studi hukum di FHUI pada tahun 1978-1983. Saat ini ia terpilih mewakili rakyat dari daerah pemilihan Riau II dan bertugas di Komisi XI DPR RI.
2. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
Arteria menyelesaikan semua studi hukum di FHUI. Sarjana hukum peminatan hukum ekonomi dijalani tahun 1994-1999 dan magister hukum peminatan ketatanegaraan pada tahun 2012-2014. Kariernya dimulai dari magang di firma besar Hadiputranto, Hadinoto & Partners (HHP Law Firm), Junior Lawyer di firma Hutabarat, Halim & Rekan. Lalu, menjadi Partner di Bastaman & Co., hingga mendirikan kantor Arteria Dahlan Lawyers.
Saat ini Arteria mewakili rakyat untuk daerah pemilihan Jawa Timur VI dan bertugas di Komisi III serta Badan Legislasi DPR.
3. Abidin Fikri, S.H., M.H.
Abidin tercatat menempuh studi sarjana di FHUI pada tahun 2001-2006 yang dilanjutkan magister hukum di Universitas Pancasila tahun 2013-2015. Saat ini ia mewakili rakyat untuk daerah pemilihan Jawa Timur IX dan bertugas di Komisi IX serta Badan Anggaran DPR.
Partai Golongan Karya
4. Dewi Asmara, S.H.,M.H.
Dewi lulus sarjana dari FHUI pada tahun 1987 dilanjutkan lulus magister hukum peminatan hukum bisnis di Universitas Padjadjaran tahun 2009. Ia sempat berkarier sebagai Senior Advising Partner di Lou dan Mitra Law Firm dan corporate counsel di PT. Bhakti Investama Tbk.
Dewi mewakili rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IV dan bertugas di Komisi IX serta Badan Anggaran DPR.
5. Christina Aryani, S.E., S.H., M.H.
Christina menuntaskan studi magister hukum di FHUI tahun 2010-2012 setelah menyelesaikan sarjana hukum dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tahun 2006-2010. Karier hukum dimulai dari peneliti temporer di Hukumonline, dosen honorer di Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Senior Associate di firma Lasut, Lay & Partners, serta in house counsel di Ortus Holdings.
Saat ini ia mewakili rakyat dari daerah pemilihan DKI Jakarta II dan bertugas di Komisi I, Badan Legislasi DPR, serta Panitia Khusus/Panitia Kerja.
Partai Amanat Nasional
6. Eddy Soeparno, S.H., M.H.
Sekjen Partai Amanat Nasional ini menempuh studi sarjana di FHUI peminatan Hukum Internasional tahun 1984-1989. Eddy lalu melanjutkan magister di FHUI peminatan Hukum Ekonomi tahun 2000-2002. Kariernya berlangsung di dunia bisnis investasi dan keuangan sebelum menjabat di DPR RI. Terakhir, Eddy pernah menjadi Finance Director & CFO dari PT. Bakrie & Brothers Tbk. dan PT. Bakrie Indo Infrastructure.
Eddy mewakili rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat III dan bertugas di Komisi VII DPR serta Panitia Khusus/Panitia Kerja.
7. Intan Fauzi, S.H., LL.M.
Intan menempuh studi peminatan hukum ekonomi di FHUI tahun 1987–1992. Selanjutnya, ia menyelesaikan studi LL.M. International Commercial Law di Nottingham University, Kerajaan Inggris Raya tahun 1998. Intan pernah menjadi dosen hukum di almamaternya. Selanjutnya ia berkarier di berbagai perusahaan swasta hingga menjabat Direktur dan CEO PT. Fauzi Panca Manunggal.
Intan mewakili rakyat daerah pemilihan Jawa Barat VI dan bertugas di Komisi VI, Badan Legislasi DPR, Panitia Khusus/Panitia Kerja.
Partai NasDem
8. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.
Pria yang akrab disapa Tobas ini menyelesaikan studi sarjana di FHUI tahun 1995-2000. Studi LL.M. International Human Rights Law ditempuh di Northwestern University, Amerika Serikat tahun 2004-2005. Karier Tobas dimulai sebagai advokat pro bono di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hingga mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Karier terakhir adalah Managing Partner sekaligus pemilik Taufik Basari & Associate.
Tobas mewakili rakyat daerah pemilihan Lampung I dan bertugas di Komisi III, Badan Musyawarah, serta Badan Legislasi DPR.
Partai Persatuan Pembangunan
9. Arsul Sani, S.H., M.Si.
Arsul menempuh studi sarjana di FHUI tahun 1982-1987. Ia pernah menjadi editor Jurnal Hukum & Pembangunan FHUI bersamaan memulai karier sebagai advokat pro bono di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Selanjutnya menjadi corporate lawyer di Ted & Partner, founding partner untuk Karim Sani Lawfirm dan SAP Advocates, serta in house counsel di PT. Tupperware Indonesia.
Saat ini arsul mewakili rakyat daerah pemilihan Jawa Tengah X dan bertugas di Komisi III DPR sekaligus menjabat Wakil Ketua MPR.
Partai Gerakan Indonesia Raya
10. Habiburokhman, S.H., M.H.
Habiburokhman menuntaskan studi magister di FHUI tahun 2010-2013 setelah menyelesaikan sarjana hukum dari Universitas Lampung tahun 1993-1999. Ia mewakili rakyat daerah pemilihan DKI Jakarta I dan bertugas di Komisi III, Badan Musyawarah, serta Mahkamah Kehormatan Dewan.
Partai Demokrat
11. Dr. Benny Kabur Harman, S.H.
Benny menyelesaikan magister di FHUI tahun 1993-1997 dan doktor tahun 2001-2006 setelah menyelesaikan sarjana hukum dari Universitas Brawijaya tahun 1982-1987. Karier sebelum menjabat di DPR antara lain jurnalis di Media Indonesia hingga tahun 1998. Benny juga pernah bekerja di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Ia mewakili rakyat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I dan bertugas di Komisi III, Badan Musyawarah, serta Badan Legislasi DPR.
