Klinik Hukumonline terus berupaya memberikan akses terhadap informasi hukum yang up-to-date dan terpercaya melalui berbagai artikel yang dikemas dengan ringkas dan mudah dicerna. Selain itu, informasi-informasi tersebut juga kami sajikan dalam bentuk infografis, video YouTube, dan ada pula layanan chatbot dengan Legal Intelligent Assistant (LIA).
Kamu juga bisa mendengarkan perbincangan isu hukum yang seru dan menarik melalui Hukumonline Podcast lewat berbagai platform podcast yang tersedia.
Berikut ini 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial berdasarkan pemantauan tim Klinik selama sepekan terakhir. Mulai dari hak yang bisa diperoleh istri dari mantan suaminya jika terjadi perceraian atas dasar gugatan cerai dari pihak istri sendiri, hingga bisa tidaknya pernikahan beda agama dilakukan secara sah di Indonesia. Jangan lupa klik masing-masing artikel ya!
Pada dasarnya, tidak tertutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat, istri sebagai pihak penggugat menuntut nafkah iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah anak, sepanjang alasan perceraian bukan karena nusyuz. Yang dimaksud dengan nusyuz adalah perbuatan tidak taat dan membangkang seorang istri terhadap suami (tanpa alasan) yang tidak dibenarkan oleh hukum.
Namun demikian, dikabulkannya permohonan hak istri setelah menggugat cerai suami ini sifatnya kasuistik, tergantung alasan dan kondisi-kondisi yang terjadi.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai bagian ahli waris telah diatur dengan jelas. Bagian seorang anak perempuan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
Klik artikel selengkapnya untuk membaca contoh perhitungannya.
Penting untuk memastikan bahwa restoran berada pada lokasi yang sesuai peruntukannya sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi setempat.
Selain itu, perlu Anda ketahui, perizinan berusaha yang diperlukan untuk usaha restoran kini turut ditentukan berdasarkan jumlah tempat duduk tamu yang disediakan.
Memang benar bahwasannya penyidik, penyidik pembantu, atau penyelidik atas perintah penyidik yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.
Tapi di sisi lain, anggota kepolisian juga dilarang menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat; mengabaikan kepentingan pelapor; dan bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Bagi polisi yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik Profesi Polisi.
Hukuman kebiri kimia dan tindakan pemasangan chip bagi pelaku tindak pidana cabul dan tindak pidana persetubuhan kepada anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 23/2002) serta aturan perubahan dan pelaksananya.
Karena sudah diperintahkan dalam undang-undang, maka dokter yang ditetapkan menjadi eksekutor tindakan ini tidak boleh menolak dan harus melaksanakannya karena ini merupakan perintah undang-undang, yang mana menjadi alasan pembenar.
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja wajib bayar upah kerja lembur. Sedangkan insentif tidak dapat disamakan dengan upah kerja lembur. Karena pemberian upah kerja lembur memiliki perhitungannya sendiri sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Jika ditanya mengenai bolehkah menikah beda agama, jawaban singkatnya adalah pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum terkait ini. Namun demikian, ada yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/PDT/1986 yang bisa jadi acuan yang memperbolehkan pasangan menikah beda agama dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
Perlu dipahami bahwa tidak semua komedi yang menyinggung dapat dikenakan pidana. Tetapi apabila materi komedi bertendensi menyinggung (melanggar hukum) tentang SARA atau penghinaan, terdapat beberapa pasal pidana yang berpotensi menjerat pelawak, komedian maupun komika.
Terlebih, jika komedi itu disiarkan atau diunggah melalui media elektronik, maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.
Permohonan pendaftaran pendirian Commanditaire Vennootschap (CV) atau dikenal juga dengan Persekutuan Komanditer diajukan oleh pemohon kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Namun permohonan tersebut harus didahului dengan pengajuan nama CV.
Jika CV tidak didaftarkan, salah satu dampaknya adalah Anda tidak bisa mengurus dokumen legalitas lainnya seperti dokumen perizinan berusaha. Jika tidak ada dokumen legalitas, akan sulit untuk mengembangkan bisnis Anda. Misalnya, hambatan untuk membuka rekening bank atas nama CV Anda serta hambatan untuk bermitra dengan perusahaan lain.
Larangan menyebarkan berita bohong ini sejatinya telah diatur didalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya.
Namun jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya terkait kebohongan kehamilan ini lebih tepat apabila menggunakan pidana atas keterangan palsu/sumpah palsu jika keterangan kehamilan telah disampaikan di atas sumpah sebagaimana diatur Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP.
Demikian 10 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepekan kemarin. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.
Tertantang menjawab soal hukum seperti di atas? Bergabunglah menjadi Mitra Klinik di Klinik Hukumonline Festival 2021 dan segera daftarkan lembaga Anda!
Kamu juga bisa terus mengikuti perkembangan informasi hukum terkini setiap harinya lewat sosial media Klinik Hukumonline di Facebook, Instagram, dan Twitter!