Hakim Agung Minta Gen Z Waspada dengan Delik KUHP yang Baru
Terbaru

Hakim Agung Minta Gen Z Waspada dengan Delik KUHP yang Baru

Masifnya penggunaan teknologi oleh anak muda dalam berekspresi dan berpendapat berpotensi terjadinya tindak pidana

Siska Trisia
Bacaan 3 Menit
Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Prim Haryadi pada Seminar Kamar Pidana dalam rangkaian Rakernas PERADI SAI 2026 di Jakarta, Jumat (8/5). Foto: HFW
Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Prim Haryadi pada Seminar Kamar Pidana dalam rangkaian Rakernas PERADI SAI 2026 di Jakarta, Jumat (8/5). Foto: HFW

Sudah enam bulan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)  berlaku di Indonesia. Namun, sejumlah ketidaktahuan dan keraguan berbagai pihak tentang isinya masih banyak terjadi.

Dalam diskusi yang dihadiri Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Prim Haryadi pada Jumat (10/07/2026) lalu, ia mengingatkan semua pihak termasuk anak muda harus memahami KUHP Nasional agar tak terjerat kasus pidana. Hal itu diutarakan Prim lantaran masifnya penggunaan teknologi dan media sosial oleh anak muda dalam berekspresi dan berpendapat. Di sisi lain, asas ignorantia juris non excusat menegaskan ketidaktahuan akan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk seseorang bebas dari pidana.

Ada beberapa aktivitas harian anak muda yang menurut Hakim Agung Prim Haryadi berpotensi menjadi delik sehingga perlu diwaspadai. Pertama, berkomentar di media sosial yang bernada serangan pribadi (Pencemaran nama baik Pasal 433 dan Pasal 441), melakukan penyebaran informasi sensitif tanpa verifikasi (pengaduan palsu dan fitnah dalam Pasal 434 dan Pasal 437), menjalin hubungan privat terlarang (perzinahan dan kohabitasi dalam Pasal 410 dan Pasal 412), berkumpul yang menimbulkan kegaduhan hingga tengah malam (gangguan ketertiban umum dalam Pasal 265), dan memproduksi atau menyebarkan konten seksual (pelanggaran kesusilaan dan pornografi dalam Pasal 406).

Baca juga:

Ia mewanti-wanti agar anak muda menjadi generasi aman dan cerdas. Caranya dengan teliti sebelum berbagi konten, melakukan verifikasi berlapis, memahami batas privasi orang lain, dan mengingat kembali bahwa ruang digital adalah ruang hukum yang harus digunakan secara taat hukum.

Hakim Agung Prim Haryadi menjelaskan ada batas-batas ekspresi yang harus diperhatikan seseorang dalam menyampaikan kritik di ranah publik. Ada kawasan hijau di mana kritik terhadap kebijakan publik dilindungi sebagai bagian kebebasan berekspresi. Namun, ada juga kawasan merah, yaitu tuduhan personal tanpa bukti bahkan bermuatan fitnah atau berita bohong yang bisa membuat seseorang harus bertanggung jawab secara pidana.

Di antara dua kawasan tersebut ada “filter objektivitas hakim”, yaitu area hakim akan menguji secara rigid tentang konteks perbuatan, niat jahat, hingga alat bukti dan akibat yang ditimbulkan. Pada kawasan inilah, hakim akan melakukan parameter penilaian apakah ekspresi seseorang sudah memasuki kawasan merah sehingga layak dihukum.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info