Hatta Bantah Isu Reshuffle Kabinet

Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) nampaknya tengah diuji. Belum genap seratus hari, kabinet yang ia pimpin terus didera isu negatif. Dua isu penting yang sedang disorot publik adalah kebijakan perdagangan bebas dengan China atau dikenal ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan tentu saja kasus Bank Century.

Kebijakan ACFTA disinyalir bisa memberangus pengusaha lokal. Kalangan DPR pun mendesak agar pemerintah menunda kebijakan ini. Bahkan beberapa di antaranya ngebet agar dibentuk Pansus Angket jika pemerintah tetap melanjutkan kebijakan ACFTA.

Sementara untuk isu ’bailout’ Bank Century, DPR selangkah lebih maju. Kalangan Senayan telah membentuk Pansus Angket untuk menyelidiki penggelontoran dana sekitar Rp6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century. Diduga ada penyimpangan penyertaan modal sementara dan penyelamatan bank yang dulu sahamnya dimiliki sebagian oleh Robert Tantular itu.

Century begitu fenomenal. Pejabat negara yang ‘diperiksa’ oleh Pansus Angket dibuat gugup dan salah tingkah. Salah menjawab, bisa menjadi bumerang bagi pejabat yang bersangkutan. Isunya pun makin berkembang. Nuansa politik sangat kental. Bahkan yang mengejutkan sepekan terakhir adalah isu reshuffle di Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu II.

Menteri yang diisukan akan diganti tak lain adalah Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan yang juga mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini dianggap paling bertanggungjawab terhadap penyelamatan BanK Century, selain Wakil Presiden Boediono yang ketika penyelamatan dilakukan menjabat Gubernur Bank Indonesia.

Dalam surat kabar nasional berbahasa Inggris dikemukakan, isu pergantian ini tak lepas dari adanya kesepakatan antara Presiden SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Anggito Abimayu disebut-sebut sebagai calon pengganti Ani—begitu Sri Mulyani biasa disapa. Anggito saat ini menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Departemen Keuangan.

Isu ini buru-buru dibantah oleh Hatta Rajasa. Menteri Koordinasi Perekonomian ini menegaskan Presiden tidak akan melakukan reshuffle kabinet. ”Tidak ada, Presiden tidak bicara soal reshuffle kabinet, jangan dispekulasi,” ujar mantan Sekretaris Negara yang juga pernah menjabat Menteri Perhubungan ini di kantor Departemen Keuangan Jakarta, Senin (18/1). Menurut Hatta, reshuffle tidak mungkin dilakukan lantaran target kinerja seratus hari kabinet sudah lebih dari 90 persen.

Hati-hati!
Para ekonom ikut angkat bicara. A Tony Prasetiantono Chief Economist PT Bank Negara Indonesia Tbk mewanti-wanti agar semua pihak berhati-hati dalam menyikapi isu ini. Menurutnya, harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Jika terbukti bersalah secara hukum, lanjutnya, upaya pergantian merupakan hal yang produktif. Namun jika tidak, maka bisa berdampak kontraproduktif.

Namun Tony mengingatkan bisa menjadi suatu preseden yang buruk, apabila keputusan mengganti Menkeu berdasarkan kesepakatan politik. ”Ini tidak sehat dan menurunkan kreadibilitas pemerintah, dan akan menyulitkan pemerintah jika mereka harus meyakinkan pasar,” ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan Fauzi Ichsan. Senior Economist Standard Chartered Bank ini menilai isu pergantian Menkeu bukan dari sumber primer. ”Rumor politik bisa saja, rencana politik yang pasti saja bisa berubah,” ujarnya. Dia menambahkan, isu ini bukan sebuah ancaman bagi investor, sepanjang rupiah dan bursa saham masih stabil.

Ichsan yakin terkait penyelamatan Bank Century, pemerintah telah mempertimbangkan dengan matang dari segala aspek termasuk aspek legal. Kalaupun ada pelanggaran, menurutnya, yang bisa membuktikan adalah pengadilan, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi. Pansus, kata dia, hanya bisa merekomendasikan di sidang paripurna.