Sebenarnya, masing-masing sektor telah memiliki pengaturan sendiri sebagai mekanisme perlindungan konsumen. Misalnya, pada sektor Asuransi, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan SEOJK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi, yang didalamnya mengatur mengenai pemasaran produk asuransi dan transparansi informasi produk. Pada sektor pembayaran, BI telah mengeluarkan PBI Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, yang di dalamnya mengatur larangan pengenaan biaya tambahan (surcharge) oleh penyedia barang dan/atau jasa kepada pengguna jasa. Sementara pengaturan mengenai pengenaan biaya atas jasa sepeda motor untuk kepentingan masyarakat lebih banyak diatur mengenai biaya maksimal dan minimal atas layanan yang akan diterima oleh masyarakat.
Penguatan Pelindungan Konsumen dengan Mengadopsi Prinsip Dasar Muamalah
Salah satu prinsip dasar muamalah adalah Amanah, di mana seseorang dapat mengambil keputusan dengan bergantung pada keterangan pihak lainnya dalam suatu perjanjian. Dalam konteks yang lebih luas, Amanah ini dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan konsumen. Hal ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika berdagang dengan menyampaikan seluruh informasi atas barang yang dijualnya, termasuk kekurangan dari barangnya tersebut. Penerapan Amanah dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen berkaitan erat dengan kejujuran dari kedua belah pihak sebagai upaya penguatan perlindungan konsumen dari potensi timbulnya hidden cost. Prinsip lain yang juga dapat diadopsi adalah keseimbangan dalam muamalah atau yang dikenal dengan mabda’ at-Tawazun fi al-mu’awadhah. Asas keseimbangan ini sangat luas aspeknya bukan hanya pada saat pembuatan perjanjian, melainkan juga mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan dari perjanjian itu. Penerapan keseimbangan dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen dapat dikaitkan sebagai salah satu upaya penguatan perlindungan konsumen dari hidden information karena informasi asimetris.
Secara umum, menuangkan kedua asas tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Cara tersebut dapat berupa penyematan pasal yang secara eksplisit menunjukkan kewajiban pengungkapan secara keseluruhan oleh pelaku usaha ataupun konsumen, yang kemudian diikuti dengan petunjuk yang lebih teknis untuk tiap-tiap sektor. Dalam pengaturan tersebut, seharusnya juga disebutkan indikator dasar pengungkapan informasi yang lebih jelas. Selain itu, menambah kewajiban pelaku usaha untuk memberikan penyuluhan atau edukasi rutin dapat menjadi solusi tambahan sebagai bentuk pelindungan konsumen. Penyuluhan atau edukasi rutin yang diberikan untuk masyarakat diharapkan meningkatkan budaya hukum dan kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Cara lain yang memungkinkan adalah pengembangan dan penguatan perlindungan konsumen melalui Lembaga yang sudah ada, baik dengan memperluas tugas dan fungsinya, maupun dengan menguatkan tugas dan fungsi kedua Lembaga tersebut seperti menambahkan peran sebagai pengawas di luar sektor jasa keuangan.
*) Damar Sugeng Utomo, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
