Di dalam KUHP, kasus penghinaan dapat ditemukan di dalam BAB XVI tentang Penghinaan. KUHP tersebut membahas tentang tindak pidana penghinaan yang diatur di dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.
Selain pasal tersebut, pencemaran nama baik juga dapat ditemui di dalam pembahasan UUD No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Terkait tindakan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, diatur dalam UU ITE karena dampak dari perilaku tersebut menyebabkan dapat diketahui secara global dibandingkan dengan pencemaran nama baik secara konvensional.
Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjelaskan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Untuk mengetahui apakah perbuatan memviralkan utang dapat dijerat dengan UU ITE atau tidak, aparat penegak hukum dapat merujuk pada lampiran Surat Keputusan Bersama No. 229 Tahun 2021, No. 154 Tahun 2021, No. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
Surat Keputusan Bersama tersebut bukan menjelaskan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, atau kata tidak pantas.
Namun, perbuatan tersebut dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP, dan bukan delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
