Perwakilan Hukumonline bertemu dengan perwakilan Komisi Yudisial (KY). Hukumonline diwakili oleh Chief Content Officer Amrie Hakim, Pemimpin Redaksi Fathan Qorib dan Event and Trainee Manager Grace Nagatami. Sedangkan KY diwakili oleh Anggota KY bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan, Binziad Kadafi, Juru Bicara Miko Ginting, Kepala Pusat Analisis dan Layanan Informasi Jumain beserta jajarannya.
Dalam pertemuan tersebut, kedua Lembaga mendiskusikan potensi kerja sama yang dapat memperkuat sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan di tubuh KY. Binziad mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh KY yuridiksinya mencakup keseluruhan hingga mengawasi hakim dalam melakukan atau memutus perkara. Namun, sisi pengawasan ini perlu ditambah dengan wawasan yang luas bagi SDM di KY.
Bagi Binziad, SDM KY memiliki pengetahuan atau gambaran yang lebih utuh yang memadai untuk melihat bagaimana gambaran idealis praktik-praktik dalam bidang hukum tersebut sangatlah penting. Tujuannya menciptakan SDM yang baik dan memudahkan dalam setiap membuat laporan.
Atas dasar itu, akses materi pembelajan mandiri bagi SDM KY menjadi salah satu cara meningkatkan kualitas. “SDM Komisi Yudisial juga butuh memiliki akses materi yang menjadi pembelajaran mandiri yang terdapat pilihan luas. Dengan adanya pembelajaran tersebut diharapkan SDM Komisi Yudisial menjadi lebih kompeten,” katanya di Gedung KY, Senin (13/6).
Baca juga:
- KY Rekomendasikan Sanksi Bagi 9 Hakim
- Tantangan KY Saat Menggelar Seleksi Sepanjang 2021
- Cerita Komisi Yudisial Mencari Hakim Ad Hoc Tipikor di MA
Amrie mengatakan, peningkatan kualitas SDM KY dapat diperoleh dari salah satu produk Hukumonline yakni online course. Di sisi lain, Hukumonline juga memiliki database peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta lengkap sehingga semakin menambah informasi bagi SDM KY untuk menunjang kinerjanya sehari-hari. “Kami sangat senang jika rencana kolaborasi ini dapat berjalan dengan lancer,” katanya.
Hal senada juga diutarakan Grace Nagatami. Menurutnya, Program Online Course banyak diminati oleh masyarakat karena materinya yang spesifik dengan topik bertemakan hukum dan sifatnya yang flexible baik segi waktu, akses materi, dan platformnya. “Hukumonline dapat membuat Online Course yang berkolaborasi dengan Komisi Yudisial baik dalam pembuatan silabus maupun keperluan Online Course lainnya sesuai dengan kesepakatan,” katanya.