Menurutnya, serangan-serangan itu secara tidak langsung mengubah konstelasi, psikolgi, dan motivasi seluruh jajaran di KPK. Sehingga, berdampak pada kemampuan penyidikan. Selain menerima serangan, Wana juga mengatakan, saat itu dukungan politik berupa perlindungan politik bagi KPK dari Presiden Joko Widodo dan kelompok politik yang ada belum memadai.
“Kurangnya dukungan politik oleh Presiden dalam melindungi KPK dari kriminalisasi penegak hukum. Ketika ada kriminalisasi, Presiden tidak mengambil sikap, itu yang kita lihat,” paparnya
Anggota Divisi Investigasi ICW lainnya, Lais Abid menambahkan, ke depan Presiden RI wajib memberikan dukungan poltik manakala pimpinan dan penyidik KPK mendapat serangan. Baik serangan berupa kriminalisasi dengan menetapkan sebagai tersangka, maupun pelemahan-pelemahan dari sisi legislasi.
Tak hanya itu, Lais juga berharap, ke depan KPK perlu meningkatkan kinerja penyidikan mengingat kontribusi KPK secara umum sangat vital perannya. Sebab, KPK tercatat memberikan kontribusi sebesar 30 persen terhadap total nilai kerugian korupsi yang ditangani di seluruh Indonesia.
“Presiden jangan lupa kuatkan KPK. Jika kinerja penyidikan KPK mengalami penurunan maka hal tersebut berdampak terhadap indikator kinerja penyidikan kasus korupsi secara nasional,” tandasnya.
Sektor Infrastruktur
Dari pemetaan ICW sepanjang semester I 2015, ditemukan bahwa sektor infrastruktur menimbulkan kerugian negara paling signifikan, yakni sebesar Rp832,3 miliar dengan jumlah 139 kasus. Sedangkan sektor non infrastruktur kerugian negaranya mencapai Rp411,4 miliar dengan jumlah 169 kasus.
“Meskipun kasus yang termasuk infrastruktur tergolong lebih rendah dari non infrastruktur, tapi kerugian Negara yang ditimbulkan hampir dua kali lipatnya,” jelas Wana.
Wana mengatakan, kasus korupsi banyak dilakukan oleh aktor yang berlatarbelakang pejabat sebanyak 212 kasus. Sedangkan dari segi lokasi, kasus korupsi banyak berasal dari wilayah Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT), masing-masing menyumbang kerugian negara sebesar Rp120,6 Miliar dengan nilai suap sebesar Rp500 Juta.
Atas dasar itu, lanjut Anggota Divisi Investigasi ICW, Febri Hendri, ke depan diharapkan aparat penegak hukum untuk fokus menyelesaikan sejumlah kasus di sektor infrastruktur dan non infrastruktur. Selain itu, ia juga berharap, kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan bagi kepala daerah dalam penggunaan anggaran, tidak dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum.
“Hati-hati! Jangan sampai kebijakan itu melindungi koruptor yang ingin korupsi dana infrastruktur,” tutupnya.