Ketua Bapepam Herwidayatmo, dalam rapat kerja dengan DPR-RI pada Kamis (1/3) memberikan alasan-alasan yang jelas bahwa pola strategic partner dan public offering dapat dilakukan bersamaan (digabung). Dan ditegaskan bahwa tidak ada peraturan yang melarang penggunaan kedua pola tersebut secara bersamaan.
Herwidayatmo menjelaskan bahwa BCA Tbk. dan Bank Niaga Tbk. keduanya sudah merupakan perusahaan terbuka dan sahamnya telah tercatat di bursa efek di Indonesia. Divestasi saham pemerintah dapat dilakukan dalam dua hal, yaitu dengan mencari strategic partner maupun melakukan public offering (penawaran umum).
Dalam mekanisme penawaran umum yang ada, baik dalam peraturan Bapepam maupun dalam peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) adalah memungkinkan dilakukannya dual track. Yaitu dengan mencari investor publik maupun strategic partner. Pasalnya, dalam ketentuan penawaran umum terbaru yang dikeluarkan oleh Bapepam, tidak ada lagi penjatahan pasti.
Hal yang diberlakukan dalam peraturan baru tersebut, dikenal dengan peraturan book building. Di mana penentuan harganya bergantung kepada penawar yang tertinggi. Ini berdasarkan ketentuan peraturan penawaran umum yang terbaru.
Namun jika pemerintah menginginkan penawaran saham pemerintah baik di BCA maupun di Bank Niaga tersebut, kepada pihak tertentu dengan mencari strategic partner, hal itu juga dimungkinkan dan tunduk kepada peraturan Bapepam No. IX.H.1. tentang Pengambil alihan Perusahaan Terbuka.
Penawaran tender
Berdasarkan peraturan tersebut, jika suatu perusahaan terbuka akan melakukan pergantian pemilik, dalam arti pemegang saham lama menjual saham pada pihak lain tanpa melalui penawaran umum, hal itu bisa dilakukan. Namun dengan catatan, pengambil alih saham yang baru harus melakukan penawaran tender dalam arti membeli saham dari publik yang lain.
Namun karena pemerintah melakukan penjualan saham tersebut dalam rangka privatisasi maupun restrukturisasi yang tentunya memerlukan keleluasaan, hal itu dikecualikan. Sehingga, pemerintah tidak perlu lagi melakukan penawaran tender terhadap saham BCA yang telah menjadi milik publik lainnya.
Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah (BPPN) selaku pemegang saham BCA dan Bank Niaga, hanya bisa melakukan tender sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh BPPN sendiri.
Namun pada saat pemenang tender tersebut diumumkan, pemenang tersebut harus segera mengumumkan identifikasi dirinya kepada semua pihak mengenai tujuan kepemilikan mereka terhadap BCA, persentase saham yang dimiliki, hubungan afiliasi (jika ada), alasan pengambilalihan, dan rencana pihak pengambil alih terhadap perusahaan yang diambil alih. "Ini yang harus di disclose kepada masyarakat secara luas," ujar Herwidayatmo.
Pada saat ini, kondisi pasar di BEJ menunjukkan bahwa porsi pemegang saham investor asing semakin sedikit. Rata-rata di bawah 20% dari jumlah investor yang bertransaksi. Indikator yang biasanya digunakan oleh investor asing dalam menanamkan modal di suatu negara, antara lain dengan indikator murgen-stanley capital index, belum dapat membuat minat investor asing masuk kembali ke Indonesia.
Namun, diharapkan penegasan keputusan divestasi Bank Niaga dan BCA akan memberikan kepastian kepada pemodal. Dan keputusan untuk menyetujui divestasi BCA dan Bank Niaga diharapkan akan memberikan indikasi yang positif terhadap pasar.
Sementara itu, menjawab pertanyaan anggota DPR, apakah bank-bank yang ada di Indonesia saat ini dapat turut membeli saham milik Bank Niaga dan BCA, Ketua BPPN Edwin Gerungan menjelaskan bahwa terdapat suatu ketentuan dari bank Indonesia bahwa bank-bank tidak bisa berspekulasi dengan membeli saham-saham termasuk saham perbankan. Namun jika bank-bank tersebut akan mengadakan akuisisi atau merger, hal itu diperbolehkan.