Ombudsman Republik Indonesia kembali menyuarakan urgensi perbaikan sistem dan sumber daya manusia (SDM) pada layanan keimigrasian secara menyeluruh. Desakan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan deteksi dini Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tetapi juga kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Hal itu diperkuat dengan temuan maladministrasi yang kerap terjadi dengan kasus-kasus imigrasi terkini di tahun 2025.
Perbaikan fundamental di tubuh imigrasi dianggap krusial untuk memastikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Andi. Perbaikan tersebut didasari data serta fakta lapangan terkait serangkaian asus TPPO lintas batas yang mencuat di awal tahun 2025.
"Pengawasan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang akan ke luar negeri perlu diperkuat untuk menghindari risiko perdagangan orang. Standar wawancara dan deteksi dini terhadap pemohon yang berisiko, misalnya, belum dijalankan optimal," ujar Andi melalui keterangan tertulis yang diterima Hukumonline, Sabtu (28/6/2025).
Baca juga:
Salah satu yang paling menonjol adalah penangkapan sindikat perdagangan orang di Bandara Soekarno-Hatta pada Februari 2025. Sindikat ini, dengan modus operandi yang rapi, berupaya menyelundupkan puluhan pekerja migran non-prosedural ke negara-negara Timur Tengah.
Kasus tersebut secara gamblang menyingkap kerentanan di titik-titik keberangkatan, sekaligus menyoroti betapa lemahnya identifikasi awal terhadap calon korban TPPO. Kurangnya koordinasi antar lembaga, ditambah dengan prosedur standar yang belum terimplementasi secara optimal, telah membuka celah bagi para pelaku kejahatan ini.
Di luar isu TPPO, Ombudsman juga menemukan berbagai bentuk maladministrasi dan ketimpangan pelayanan yang meresahkan. Ombudsman telah mengidentifikasi setidaknya 13 jenis kanal pengaduan yang masuk. Mulai dari WhatsApp, email, website, hingga kunjungan langsung ke kantor imigrasi.
