Ancaman Pidana Pasal Perdagangan Manusia
Terbaru

Ancaman Pidana Pasal Perdagangan Manusia

Pasal perdagangan manusia adalah tindak pidana yang sangat serius. Definisinya pun tidak “sekadar” penjualan orang. Berikut ancaman pidananya.

Oleh:
Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi pasal perdagangan manusia. Foto: pexels.com
Ilustrasi pasal perdagangan manusia. Foto: pexels.com

Pasal perdagangan manusia bukanlah hal baru. Tindak pidana ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sayangnya, di zaman modern saat ini pun, perdagangan manusia masih terjadi. Berikut pidana untuk pasal perdagangan manusia sebagaimana diatur dalam UU 21/2007.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 21/2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Dari definisi tersebut, diketahui bahwa pasal perdagangan manusia tidak hanya didefinisikan sebagai “penjualan” semata, melainkan segala hal yang bersifat memaksa dan eksploitasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Baca juga:

Sejarah Perdagangan Manusia di Indonesia

Sebelum membahas pasal perdagangan manusia dan ancaman pidananya, penting untuk diketahui sejarah kemunculan perdagangan manusia terlebih dahulu. Menurut Osmond (2019), perdagangan manusia di Indonesia berawal dari proses perbudakan pada masa kerajaan Jawa.

Di masa itu, perempuan dijadikan pelengkap sistem feodal. Perempuan kerap kali “dijual” oleh keluarganya untuk dijadikan persembahan (selir) kepada para raja. Adapun tujuan penjualan anggota keluarga ini adalah demi peningkatan status keluarga.

Setelah kerajaan musnah, di masa penjajahan, perdagangan manusia masih terjadi. Di masa ini, bentuknya adalah pekerja paksa atau pekerja rodi dan pekerja seks. Pekerja rodi dimaksudkan untuk meminimalisir pengeluaran upah. Umumnya, para pekerja dipaksa mengerjakan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang sangat rendah atau malah tidak dibayar sama sekali.

Tags:

Berita Terkait