Sebagai profesi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum, advokat memiliki peran sangat penting dalam sistem peradilan. Advokat bertugas memberi pembelaan terhadap kliennya dengan sepenuh hati dan tanpa pandang bulu. Namun, eksistensi profesi advokat di Indonesia selama ini mengalami tantangan besar sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 006/PUU-II/2004. Putusan ini menyatakan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait ancaman pidana dan denda bagi advokat gadungan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945, khususnya jaminan hak asasi manusia dan asas legalitas dalam hukum pidana.
Putusan MK ini menjadikan UU Advokat, bagaikan "serdadu tanpa senjata". Akibat putusan itu, norma hukum tentang ancaman pidana dan denda terhadap advokat gadungan hilang. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa UU Advokat yang merupakan landasan hukum profesi salah satu penegak hukum yakni advokat tidak dibekali “senjata”. Salah satu dampak langsung dibatalkannya Pasal 31 UU Advokat sebagai pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah kemunculan advokat gadungan.
Baca Juga:
Utopia Wadah Tunggal Organisasi Profesi Advokat Indonesia
Polemik Multibar dan Single Bar, UU Advokat Harus Segera Diperbaharui
Sebab, sebelum adanya putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004, advokat gadungan dapat dikenakan pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 yang memberi efek jera (deterrence effect) dan memberi perlindungan hukum kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan terhadap profesi advokat. Namun, setelah putusan itu, orang yang mendaku diri menjadi advokat, padahal tidak pernah menjalani proses rekrutmen advokat, bahkan bukan sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, tidak ada ancaman pidana dan denda yang dapat memberi dampak hukum yang tegas.
Keberadaan advokat gadungan menjadi masalah serius dalam proses penegakan hukum. Secara tegas diatur hanya orang yang mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA), lulus ujian profesi advokat (UPA), menjalani magang, kemudian diangkat menjadi advokat oleh Organisasi Advokat yang diberi kewenangan. Lalu, bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak individu yang tidak memenuhi syarat tersebut, tetapi menjalankan profesi advokat tanpa adanya ancaman pidana yang tegas, pihak yang tidak bertanggung jawab dapat lebih leluasa menjalankan praktik ilegal dengan mengaku sebagai advokat.
Fenomena ini semakin memperburuk citra profesi advokat di mata publik. Mengingat banyak masyarakat yang tertipu oleh individu-individu yang mengaku sebagai advokat, tetapi tidak memiliki kualifikasi sesuai UU Advokat. Dalam banyak kasus, advokat gadungan ini seringkali menawarkan jasa hukum dengan biaya yang jauh lebih tinggi, tetapi kualitas dan integritas jasa hukum yang mereka berikan sangat diragukan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat semakin menurun.
Untuk memahami dampak dari Pasal 31 UU Advokat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kita dapat mengkaitkannya dengan konsep Homo Sacer yang dikemukakan oleh Giorgio Agamben dalam bukunya Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, mengembangkan konsep ini menggambarkan individu di luar perlindungan hukum, yang statusnya dianggap sebagai "biaya" atau "kehilangan" dalam sistem hukum. Homo sacer adalah seseorang yang tidak dapat dilindungi oleh hukum atau norma sosial. Dengan begitu, ia tidak memiliki akses untuk mengklaim hak-haknya dalam masyarakat.
